Raperda Pondok Pesantren dan Masalah Kekeringan di Wilayah Cirebon-Indramayu Minta Diselesaikan

oleh -70 views
Reses-Sidkon-Djampi
Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat Sidkon Djampi (kedua dari kiri) mengunjungi Ponpes An Nasuha Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, dalam resesnya kedua, Selasa (14/7). Foto: Istimewa

CIREBON – Sejumlah kalangan pesantren di Kabupaten Cirebon meminta Raperda Pondok Pesantren segera diselesaikan. Selain itu, kalangan petani di Kabupaten Cirebon juga Indramayu meminta masalah pertanian diperhatikan menjelang musim kemarau.

Hal itu terungkap saat Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat Sidkon Djampi melakukan reses di enam titik di Kabupaten Cirebon dan Indramayu, Selasa (14/7). Reses dilaksanakan di empat titik Kabupaten Cirebon dan dua titik Kabupaten Indramayu.

Sidkon yang juga ketua Pansus Perda Pondok Pesantren mengatakan, pada masa reses kedua ini, karena Covid-19 tidak dilaksanakan seperti biasanya. Selain sosialisasi adaptasi kebiasaan baru (AKB), reses kali ini dilaksanakan secara langsung menyapa tokoh masyarakat, tokoh agama, dan intansi seperti kepala desa dengan membagikan masker serta mengikuti protokol kesehatan.

“Resesnya berbeda, tapi jadinya kita lebih fokus dalam menerima aspirasi. Seperti saya mengunjungi pimpinan ponpes, tokoh masyarakat dan kepala desa. Selain selaku ketua pansus perda ponpes, pemilih saya banyaknya dari ponpes,” tuturnya.

Dalam reses itu Sidkon mendapat dua aspirasi penting. Pertama dari para petani di wilayah Indramayu bagian utara yang mengeluhkan tanaman padinya terancam gagal panen seiring dengan masuknya musim kemarau. Karena tidak mendapat bagian air yang merata dari irigasi teknis waduk Rentang Jatigede.

“Bahkan mereka menyebutnya mafia air dan mereka mendesak ada solusi seperti pemerintah provinsi dan daerah untuk duduk bersama untuk menangani masalah klasik tersebut. Untuk bisa membuat satgas pembagian air yang independen,” paparnya.

Selain itu, para petani juga berharap pemerintah untuk membuat teknologi tepat guna (TTG). Sebagai solusi untuk para petani yang kekeringan akibat tidak mendapatkan aliran air irigasi yang tidak terjangkau aliran irigasi dari Waduk Rentang Jatigede.

“Petani yang hanya mengandalkan air tadah hujan berharap ada TTG seperti sumur boor yang airnya dialirkan menggunakan kincir air. Itu aspirasi dari para petani, dan akan kami dorong karena di masa seperti ini penguatan ketahanan panganlah yang paling pokok,” paparnya.

Aspirasi kedua, kata Sidkon, berkenaan dengan Raperda Pondok Pesantren. Kalangan pesantren meminta Raperda Pondok Pesantren segera diselesaikan. “Dengan banyaknya masukan kami harapkan Perda Ponpes ini jadi perda yang monumental untuk membantu persoalan yang dihadapi pondok pesantren,” terangnya.

Bahkan dalam kesempatan reses tersebut, Sidkon menjelaskan kepada para pengasuh pondok pesantren bahwa Perda Ponpes tidak bisa goal jika peraturan presidennya masih belum ditetapkan. “Tetapi mereka tetap minta kami untuk segera menggolkan perda ponpes dan para masyaykih yang kami temui mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan Peraturan Persiden dan Peraturan Menteri Agama (PMA) berkenaan dengan Undang-undang Pondok Pesantren,” pungkasnya.

Sidkon melakukan reses untuk menyerap aspirasi di enam titik daerah pemilihannya. Titik reses itu dilaksanakan di Pondok Pesantren An Nasuha Desa Kalimukti, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Kecamatan Dukuhpuntang Kabupaten Cirebon, Pondok Pesantren Al Anwariyah Tegalgubug Kabupaten Cirebon, Pondok Pesantren Al Balagh Desa Sukunsari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, Kantor Kuwu Desa Loyang Kabupaten Indramayu dan Pondok Pesantren Al Mu’minin Celeng Indramayu. (hsn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *