Ribuan Massa di Indramayu Tolak RUU HIP

oleh -125 views
Massa-Tolak-RUU-HIP
Ribuan Massa dari berbagai lapisan masyarakat melakukan aksi damai menolak RUU HIP di depan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Indramayu Jl. Jenderal Sudirman, Senin (13/7). Foto: Jamal/radarindramayu.id

INDRAMAYU – Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) mendapatkan perhatian besar di Kabupaten Indramayu. Ribuan Massa dari berbagai lapisan masyarakat melakukan aksi damai dan menyuarakan satu aspirasi di depan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Indramayu Jl. Jenderal Sudirman, Senin (13/7).

“Pada intinya kami berkumpul di sini dari gabungan Ormas, LSM, OKP, serta Organisasi Mahasiswa menyuarakan satu aspirasi yang sama. Yakni meminta agar pembahasan RUU HIP dibatalkan oleh anggota DPR RI,” ujar Wawan Sugiarto selaku perwakilan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Indramayu sekaligus Sekretaris Gerakan Masyarakat (Gema) HIP.

Penolakan dari Gema HIP itu diikuti 12 gabungan organisasi yang berasal dari Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Indramayu, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Al Irsyad Al Islamiyah, Mathlaul Anwar, Brigade 08, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI), Kesatuan Aksi Muslim Indonesia (KAMMI), Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

“Pancasila itu sudah final dan harga mati. Kami meminta agar Pancasila dengan Lima Sila itu harus dipertahankan dan menjadi dasar hidup berbangsa dan bernegara kita semua. Sebab kami menilai RUU HIP ini jika disahkan justru akan melemahkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia yang hidup berbhinneka ini,” kata Wawan.

Lebih jauh, Wawan memaparkan Gema HIP bersama gabungan Ormas tersebut juga menuntut DPR RI agar segera mencabut RUU HIP dari Prolegnas. Tidak perlu membahas ataupun mengubah dalam bentuk dan istilah apa pun dalam meja sidang DPR RI.

DPR RI juga diminta agar memastikan bahwa paham komunis tetap harus dicegah kebangkitannya dengan mempertahankan keberadaan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

Bahkan jika lembaga legislatif negara itu tetap bersikukuh melanjutkan pembahasan RUU HIP dam sampai mengesahkannya, maka tidak segan-segan mereka akan kembali dan membawa massa aksi unjuk rasa dengan lebih banyak lagi dari sebelumnya.

“Kami akan kawal terus aspirasi ini. Kami jaga soliditas menjadi satu suara bulat untuk menolak RUU HIP. Nanti, jika ada upaya meloloskan RUU HIP ini, maka kami pasti akan melakukan aksi massa yang lebih besar lagi,” pungkasnya. (jml/mgg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *