Eksistensi Hukum di Tengah Matinya Kepakaran

oleh -99 views
WACANA
Ilustrasi.

Oleh: Bakhrul Amal

MATINYA kepakaran. Tom Nichols menggambarkan era sekarang, era di mana medsos menjadi ruang terbuka tanpa filter, dengan begitu dramatis.

Penilaian itu berdasar penelitiannya terhadap gejala-gejala sosial yang saat ini marak di dunia maya. Pertama gejala orang menisbatkan diri. Kedua gejala post truth. Ketiga, atau terakhir, gejala diamnya orang-orang berilmu.

Semua orang sekarang, kata Tom Nichols, bisa mengklaim bahwa dia ahli dalam satu bidang. Keahlian itu berdasarkan gelar yang dia tulis sendiri meskipun tidak valid. Atau juga keahlian karena adanya informasi sepihak dari komunitas atau salah satu public figure. Semisal klaim bahwa dia ustad, pendeta, profesor, atau seorang yang mumpuni dalam bidang tertentu lalu disepaki oleh tokoh masyarakat yang memiliki kepentingan.

Klaim tersebut lebih lanjut didukung pula dengan jumlah penggemar medsos, atau followers, yang banyak. Alhasil tidak sedikit yang membagikan dan menjadikan pendapatnya yang belum tentu benar itu sebagai rujukan.

Terlebih di era post truth yang sering menilai informasi itu dianggap penting sebab menyenangkan dan berlawan dengan salah satu pihak. Bukan karena isinya yang mengurai fakta ilmiah. Klaim dengan cara keliru itu kemudian diyakini terus menerus sehingga dianggap benar (argumentum ad nauseam).

Di sisi lain mereka yang punya kapasitas, masih merujuk pada pendapat Tom Nichols, cenderung diam. Entah karena takut dibunuh dengan pola kill the messenger atau diserang secara ad hominem. Tidak jarang juga sang ahli memiliki perasaan malu untuk berkomentar karena merasa belum mumpuni, atau dalam Islam dikenal dengan tawadlu.

Akibatnya budaya masyarakat menjadi kacau balau. Rasio komunikatif dan kognitif menjadi tidak berfungsi lagi. Yang muncul adalah rasio cocokologi yang sifatnya asumsi.

CONTOH KASUS

Kita bisa melihat fenomena munculnya ustad bernama Bangun Samudra yang dikenal sebagai lulusan S3 Vatikan dan mantan pastor. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) pun, melalui Paulus Siswantoko, mengatakan untuk mendapat gelar doktor di bidang Teologi dari Vatikan tak bisa sembarangan. Harus ada tahapan ketat dan dipilih yang terbaik dari yang terbaik. Tetapi sayangnya masyarakat terlanjur percaya bahkan pada pendapatnya yang terlihat ngecamblung.

Adapula Rangga Sasana petinggi Sunda Empire. Pengikutnya cukup lumayan dan tidak sedikit pula yang terpengaruh oleh kepercaya diriannya menjelaskan sejarah negara dunia yang diatur oleh Heeren Zeventien dengan tatanan ABCD.

Kita juga ingat ada kisah seorang titisan nabi. Dia adalah Lia Aminuddin, pimpinan dari komunitas Eden, yang oleh pengikut setianya sering dipanggil Paduka Bunda Lia.

Terbaru muncul fenomena Hadi Pranoto. Dia dijuluki profesor yang ahli di bidang mikrobiologi dan juga dokter. Tokoh publik mengangkat sosoknya bahkan dengan mimik dalam setiap pembicaraannya seolah setuju dengan pendapat sang ahli abal-abal.

Dikti pun merespons dengan membuka data pengalaman mengajar serta pengukuhan gelar tertinggi di bidang akademik. Alhasil nihil, Hadi Pranoto bukan cuma diragukan keahliannya tetapi kapasitasnya sebagai ilmuwan pun diragukan.

Itulah beberapa contoh perkara viral dari matinya kepakaran. Dan cukup banyak yang hingga saat ini, sebab media sosial yang bisa menampilkan siapa pun dalam posisi apa pun dan maraknya kesadaran sinis, masih terkecoh pada hal-hal seperti itu.

EKSISTENSI HUKUM

Negara, sebagai pelindung, tentunya memiliki perangkat untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warganya. Perangkat itu disebut dengan hukum.

Secara substansi perilaku pembohongan publik, penistaan agama, dan kejahatan lain melalui media sosial itu telah diantisipasi negara. Antisipasi itu melalui aturan yang sifatnya lex specialis derogat legi generali atau bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Pembohongan publik, misalnya, dapat dikenakan Pasal 28 ayat 1 Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Kurang lebihnya pasal iti berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Kita adalah konsumen. Terlebih apabila kita telah men-subscribe channel youtube seseorang, yang dengan subscribe itu terjadi asas konsensuil bahwa kita bisa memperoleh informasi dari channel tersebut dengan kuota internet, dan pemiliki channel memperoleh fee dari Youtube. Jika kita selaku konsumen merasa dirugikan agaknya pasal ini dapat diterapkan dan kita memiliki legal standing untuk itu.

Selain pembohongan publik adapula pasal yang bisa dikenakan bagi mereka yang meresahkan agama tertentu dengan adanya unsur kebencian di dalamnya. Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE di mana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pidana untuk kedua pasal itu berupa penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Matinya kepakaran memang problem. Tetapi pilihan penyelesaian perkara itu dengan cara bagaimana juga termasuk problem. Sebagai masyarakat yang hidup di negara hukum maka bangunlah budaya hukum dengan percaya pada struktur hukum.

Sebab kebenaran atau ketersinggungan itu tidak lantas membuat semua pilihan tindakan kita menjadi dianggap benar. Tindakan main hukum sendiri seperti bullying, cemoohan, dan persekusi juga tidak benar secara hukum. (*)

*) Penulis adalah praktisi hukum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *