KPU dengan Bawaslu di Indramayu Tidak Sependapat, Penetapan DPS Diwarnai Aksi Walk Out

oleh -240 views
Bawaslu-Indramayu-WO-Penetapan-DPS
Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Nuradi (ketiga dari kanan) melakukan jumpa pers terkait aksi Walk Out saat rapat penetapan DPS oleh KPU Indramayu. Foto: Jamal/radarindramayu.id

Nurhadi pun menyebutkan, dalih KPU Indramayu tidak memberikan salinan tersebut adalah bahwa DPHP merupakan data peribadi yang dilindungi. Sesuai Undang-undang Administrasi Kependudukan.

Sedangkan sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa ketentuan data pribadi penduduk yang harus dilindungi seperti nomor KK dan NIK adalah dihapus.

“Data pribadi penduduk yang dilindungi hanya termuat keterangan tentang cacat fisik dan atau mental, sidik jari, iris mata, tenda tangan serta elemen data lain yang merupakan aib seseorang. Dan menurut kami, data pribadi penduduk dimaksud yang dilindungi tidak termasuk NIK, NKK atau data bagian lain yang merupakan daftar pemilih,” pungkasnya. (jml)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *