Mayoritas UMK di Jabar Naik, Hormati Hasil Musyawarah UMK Depeko

oleh -45 views
ASPIRASI: Audiensi Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tingkat Provinsi Jabar via konferensi video. FOTO: HUMAS JABAR/RADAR CIREBON

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil berkomitmen untuk menghormati hasil musyawarah Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota di Jabar soal rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021.

Komitmen tersebut disampaikan Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– saat audiensi dengan Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tingkat Provinsi Jabar via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

“Komitmen Gubernur Jabar akan menghormati dan cenderung menyetujui apa yang sudah dimusyawarahkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota Wilayah Jabar,” kata Kang Emil.

Kang Emil melaporkan, sampai Kamis (19/11/20), ada beberapa wilayah yang belum mengirimkan nilai rekomendasi UMK kepada Dewan Pengupahan Provinsi Jabar.

“Di antaranya Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Pangandaran,” ucapnya.

Kang Emil pun mengajak seluruh pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Jabar untuk menyampaikan aspirasi melalui perwakilan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Hal itu harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19.

“Mengajak kepada seluruh pimpinan dan pengurus Serikat Pekerja dan Serikat Buruh tidak melaksanakan aksi demo pengawalan tanggal 20 dan 21 November (penetapan UMK) dengan pertimbangan situasi covid-19,” ucapnya.

“Sudah ada komitmen saya di mana agenda besok tanggal 20 November 2020 formalitas pengecekan rekomendasi UMK Kabupaten/Kota tahun 2021 yang masuk ke Dewan Pengupahan Jabar, kemudian  tanggal 21 November 2020 pagi hari saya akan menandatangani Surat Keputusan, dengan keputusan yang seadil-adilnya,” imbuhnya.

Setelah audiensi, Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Jabar mengeluarkan surat bernomor 006/SP/SB/JB/XI/2020 tentang Pembatalan Aksi Unjuk Rasa.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian yang telah memfasilitasi pertemuan dengan Bapak Gubernur (Jabar) sehingga apa yang menjadi keluhan kami dapat tersampaikan, dan Bapak Gubernur telah menanggapinya secara baik dan sesuai harapan bersama,” isi surat yang ditandatangani seluruh pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Jabar.

Dalam kesempatan yang lain, Kang Emil mengatakan mayoritas UMK di kabupaten/kota di Jabar naik. Pernyataan itu , disampaikannya ketika menjawab pertanyaan netizen dalam kolom komentar instagramnya yang menginginkan UMK di kabupaten/kota di Jabar dinaikkan.

Sejumlah kabupaten/kota yang diketahui menaikkan nilai rekomendasi, yaitu Kota Cimahi dan Kota Cirebon. Pemerintah Kota Cimahi telah memutuskan besaran upah minimum kota (UMK) 2021 naik sebesar 3,27 persen. Dengan kenaikan tersebut, UMK Cimahi tahun 2021 berubah menjadi Rp 3. 241.929 atau Naik Rp 102.654,2 dari tahun ini yang hanya Rp 3.139.274,74.

Begitu pun dengan Dewan Pengupahan Kota (Depeko) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon yang menyepakati UMK 2021 naik sebesar 2,33 persen atau menjadi Rp 2.271.210 dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp 2.219.487,67.

“Berdasarkan hasil kesepakatan dengan Depeko ada kenaikan UMK Kota Cirebon tahun 2021 dari tahun 2020 sebesar 2,33 persen, atau jika dinominalkan sebesar Rp 51.714,” kata Kepala Disnaker Kota Cirebon Abdulah Syukur. (yud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *