Pemerintah Siapkan Satu Data Vaksin Covid-19

oleh -50 views
WEBINAR: Menteri BUMN yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir menyampaikan rencana pemerintah terkait vaksina Covid-19, kemarin. FOTO: ISTIMEWA

JAKARTA- Pemerintah tengah berusaha untuk menahan laju penularan Covid-19, salah satunya dengan mendatangkan vaksin. Oleh karena itu pemerintah mempersiapkan program vaksinasi ini dengan sebaik-baiknya.

Demikian dikataka Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir, dalam acara webinar, Selasa (24/11).

Baca Juga:

Jokowi Simulasi Vaksinasi Covid Terus Dilakukan

Pakar Imunisasi Minta Masyarakat Jangan Tolak Vaksinasi Covid-19

Di Munas X, MUI Bakal Bahas Fatwa Vaksin Covid-19

Ditegaskan Menteri BUMN ini, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 akan transparan. Sejak awal, lanjutnya, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan juga pertemuan-pertemuan dengan melibatkan para pakar seperti ITAGI, dan IDI. “Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data,” tandasnya.

Dijelaskan Erick Thohir, terdapat lima tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin Covid-19. Pertama, mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data. Kedua, menyaring data individu penerima vaksin prioritas. Ketiga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri. “Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Dan kelima, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi,” ujarnya.

Dijelaskan Erick, pemerintah telah menyiapkan dua skema vaksinasi yaitu, skema vaksinasi bantuan pemerintah untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, aparat hukum, dan Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran. Kedua, sambungnya, skema vaksinasi mandiri, yaitu vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh masyarakat secara mandiri atua perorangan. “Kontribusi masyarakat yang mengikuti vaksinasi mandiri ini tidak kalah pentingnya, melihat penduduk Indonesia yang sangat besar, sehingga tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih, sudah seyogyanya membantu pemerintah dengan membayar vaksinasi sendiri,” katanya.

Sementara itu, Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) Soleh Ayubi mengatakan, proses pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini bukan perkara mudah, karena jumlah yang akan divaksinasi sangat banyak.

Soleh Ayubi memastikan, proses vaksinasi mengikuti berbagai regulasi, seperti regulasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM), Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta dukungan aparat keamanan.

Sedangkan, Direktur Digital Bisnis PT  Telekomunikasi Indonesia Tbk Fajrin Rasyid menyatakan, seluruh data penerima vaksin Covid-19 prioritas, sedang dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian antar kementerian dan lembaga terkait.

“Kita sedang mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, dan Polri,” ujarnya.

Sistem ini, lanjut Fajrin, akan bisa memberikan data baik untuk program vaksin Covid-19 pemerintah maupun program mandiri. “Apabila sudah terdaftar dalam satu sistem, nanti tidak bisa terduplikasi atau terdaftar dalam sistem lainnya, sehingga mengurangi kemungkinan duplikasi dan memberikan vaksin lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Sistem satu data ini, sebutnya, telah disimulasikan sebanyak dua kali di tempat terpisah, yakni di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu (18/11) yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan di Puskesmas Cikarang, Bekasi pada Kamis (19/11) dan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin. (rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *