Partai Gelora Ajak Warga Patuhi Prokes

oleh -107 views
BAGI MASKER: Pengurus Partai Gelora Kabupaten Cirebon membagikan masker gratis dan selebaran ajakan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan (prokes) 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak kepada pengguna jalan di sepanjang Lampu Merah Palimanan, Minggu (20/12).

CIREBON-Sejak awal Maret hingga di penghujung tahun ini, pandemi Covid-19 belum juga berakhir. Bahkan, saat ini trennya cenderung mengalami kenaikan.

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kesehatan Minggu (20/12), tercatat sebanyak 664.930 positif Covid-19, 541.811 sembuh dan 19.880 meninggal dunia.

Menyikapi kondisi itu, Partai Gelora Kabupaten Cirebon merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam pencegahan Covid-19.

Partai besutan Anis Matta, Fahri Hamzah dan Mahfuz Sidik ini, membagikan masker gratis dan selebaran ajakan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan (prokes) 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak kepada pengguna jalan di sepanjang Lampu Merah Palimanan, Minggu (20/12).

Hadir dalam acara tersebut Ketua Bidang Pengembangan Teritorial Jawa Barat 4 KH Ahmad Aidin, Ketua DPD Gelora Kabupaten Cirebon H Tarsadi SAg, Sekretaris DPD Sri Wanayati SPdI dan pengurus lainnya.

Dalam kesempatan itu, KH Aidin mengajak kepada semua pihak agar tidak menjadikan Covid 19 sebagai komoditas politik. Karena itu Ia meminta agar upaya-upaya untuk saling menyalahkan supaya dihentikan. “Janganlah pandemi ini dijadikan sebagai komoditas politis,” tegas Aidin

Menurut Aidin, seharusnya para pejabat dan tokoh publik menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

Aidin juga meminta agar pemerintah terus mengkampayekan protokol kesehatan (prokes) sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya penularan.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Cirebon H Tarsadi SAg mengapresiasi kebijakan vaksin gratis yang dicanangkan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid 19. “Dalam situasi ekonomi yang serba sulit seperti sekarang ini sudah seharusnya pemerintah membebaskan biaya vaksin,” ujarnya.

Terkait kekhawatiran dari sebagian masyarakat akan keamanan vaksin yang terus mengemuka, Tarsadi meminta agar pemerintah bisa menjawab keraguan itu. “Pemerintah tidak boleh ceroboh karena ini kaitannya dengan nyawa manusia,” tegas Tarsadi.

Sebelum vaksin diberikan, lanjutnya, vaksin harus betul-betul lulus uji klinis yang ketat sehingga aman serta halal menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Karena itu, Tarsadi juga mengapresiasi sikap presiden yang menjadikan dirinya sebagai orang pertama yang akan divaksin untuk menghilangkan keraguan yang ada di masyarakat.

Lebih jauh, Tarsadi berharap, dengan kehadiran vaksin ini nantinya bisa menjawab persoalan pandemi sampai benar-benar hilang dari bumi Indonesia.  “Tapi saya mengajak masyarakat tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan biarpun vaksin telah ada,” pungkasnya. (rls/sud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *