Walikota Cirebon Jawab Isu Liar Terima Uang Rp29 M untuk Hibah Tanah UGJ

oleh -337 views
walikota-cirebon-isu-hibah-tanah-ugj
Konferensi pers Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH. Foto: Dedi Haryadi/Radar Cirebon

CIREBON – Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH menjawab isu menerima uang Rp29 miliar untuk hibah tanah UGJ di Kawasan Stadion Bima.

Ditegaskan dia, hibah tanah yang dimaksud belum terjadi. Dan tidak pernah ada transaksi uang Rp29 miliar.

Terkait dengan hibah tanah tersebut, walikota memaparkan kronologinya.

Baca Juga: Gas LPG Meledak, Tubuh Warga Kesambi Ini Terbakar

Pemkot dan Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ), kata dia, sudah menjalin komunikasi. Di mana Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ) menyampaikan pengajuan untuk pinjam pakai lahan di Stadion Bima.

“Diawali surat dari YPSGJ. Waktu pinjam pakai ditandatangani di tahun 2018, hanya satu tahun sapai 2019,” jelasnya.

Kemudian, YPSGJ mengajukan kembali pinjam pakai pada tahun 2019. Rencana pemanfaatan lahannya untuk pengembangan UGJ khususnya FK.

Baca Juga: Basarnas Sudah Cek Sinyal SOS di Pulau Laki, Begini Hasilnya

Saat ini yang ada adalah pinjam pakai antara UGJ dengan Pemerintah Kota Cirebon. “Jadi belum ada hibah,” tandasnya.

Diakui, ada permohonan baru dari UGJ, karena mengharapkan tanah yang sudah pinjam pakai untuk dihibahkan.

Permohonan itu sudah direspons. Kemudian sesuai dengan aturan yang berlaku, pemkot mengajukan ke DPRD Kota Cirebon.

Baca Juga: Oknum Marbot di Sumber Cabuli 13 Anak, Terancam Hukuman Kebiri

Permohonan itu, lantas diproses oleh DPRD dan sampai saat ini belum ada keputusan. Apakah diperbolehkan atau tidak hibah tersebut oleh DPRD, khususnya Pansus Hibah.

“Hibah belum terjadi. Tidak ada hibah. Yang ada baru permohonan,” tegasnya.

Jadi, kata walikota, ketika berkembang isu seolah-olah sudah hibah, apalagi ada sebuah anggapan ataupun tuduhan bahwa terjadi transaksi sebesar Rp29 miliar, hal itu tidak mungkin terjadi.

“Masyarakat perlu semua tahu,” ucapnya.

Baca Juga: Warga Kanggraksan Juga Resah dengan Tawuran Geng Motor, Ini yang akan Dilakukan Polisi

Azis menegaskan, alasan Pemerintah Kota Cirebon memproses pengajuan hibah semata-mata untuk perkembangan pendidikan di Kota Cirebon.

Apalagi sepanjang UGJ ada di Kota Cirebon, pemerintah daerah belum melakukan sesuatu. Yang ada hanya kerjasama biasa.

Padahal, UGJ sudah mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pendidikan Kota Cirebon.

Terjadi dinamika ekonomi di Kota Cirebon dengan semakin berkembangnya UGJ.

Apalagi dengan adanya Fakultas Kedokteran (FK). Yang mahasiswanya berasal dari seluruh nusantara. “Nggak ada yang lain-lainnya,” tandas dia.

Mengenai mekanisme hibah aset, dijelaskan Azis, dibolehkan dengan mengacu kepada PP 27 Tahun 2019 yang diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Perda Nomor 12 Tahun 2017. (rdh/azs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *