Dukung Pemekaran Cirebon Timur, Husin Siap Kawal Pembentukan DOB

oleh -91 views
anggota-dprd-jabar-husin
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Husin SE.

CIREBON – Dengan wilayah yang begitu luas dan penduduk yang begitu banyak, Jawa Barat idealnya memiliki 40 wilayah Kabupaten dan Kota. Hal itu untuk mendorong pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali serta mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Saat ini Jawa Barat terdiri dari 27 Kabupaten dan Kota. Jumlahnya dirasa belum ideal untuk memaksimalkan potensi yang ada. Baik dari segi pelayanan hingga penyerapan anggaran.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Husin SE saat dihubungi Radar. kemarin. Menurutnya, dengan potensi yang ada, peningkatan pembangunan dan pelayanan di Jawa Barat salah satunya bisa ditingkatkan dengan pemekaran wilayah.

“Saya melihat ada dua daerah di Jawa Barat yang menurut saya sudah siap. Dua daerah ini yakni Indramayu Barat dan Cirebon Timur,” ujarnya.

Dijelaskannya, wacana dua daerah ini mekar sebenarnya sudah muncul sejak lama. Namun memang eksekusinya masih belum bisa dilakukan. Selain karena memang ada moratorium pemekaran, pengusulan calon daerah otonomi baru (CDOP) belum dilakukan dengan maksimal.

“Ada moratorium pemekaran pun sebenarnya bukan persoalan, komite atau panitia calon daerah otonomi baru bisa mengajukan pengusulan dan melengkapi persyaratannya yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Ditambahkan Husin jika Jawa Barat memiliki 40 daerah Kabupaten atau Kota, maka penyerapan anggaran daerah di Jabar bisa maksimal. Hal tersebut nantinya akan berbanding lurus dengan peningkatan pembangunan di Jawa Barat.

“Misal sekarang ada anggaran dari pusat dimana satu daerah mendapatkan 1 trilliun, Jabar yang punya 27 wilayah otomatis hanya dapat 27 triliun, sementara Jatim yang saat ini sudah 38 kabupaten dan kota, jika mendapat anggaran pusat jumlahnya 38 triliun,” paparnya.

Dengan peningkatan pendapatan daerah, tentu peningkatan infrastruktur akan terjadi secara masih. Peningkatan kesejahteraan akan merata.

“Tentu sangat memungkinkan jika nanti  40 Kabupaten dan Kota tercapai, akan disusul dengan pemekaran desa nanti nya yang otomatis ada tambahan anggaran dari pusat. Ini akan menjadi ideal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Sebagai legislator dari daerah pemilihan Cirebon dan Indramayu, Husin mengaku siap mengawal dan mendampingi proses serta tahapan untuk menuju pemekaran wilayah tersebut.

“Saya juga berharap Gubernur mendukung dua wilayah ini mekar dan memfasilitasi tahapannya. Selain itu, saya juga meminta teman-temn panitia di daerah untuk terus kompak dan konsisten serta terus menempuh upaya-upaya yang dibutihkan untuk mempercepat pemekaran,” pungkasnya.

Diterangkan Husin, banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan mekarnya suatu wilayah. Namun Husin meminta agar semangat perjuangan pemekaran bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

Menurutnnya, manfaat dari pemekaran wilayah adalah memudahkan urusan administrasi masyarakat di suatu daerah. Selain masyarakatnya bisa terlayani dengan cepat, persoalan jarak tidak akan lagi menjadi masalah.

“Kita tentu tidak ingin masyarakat terkendala dengan jarak untuk mengurus administrasi, dari tempat tinggalnya kepusat pemerintahan jaraknya sangat jauh, lebih dari puluhan kilometer,” bebernya.

Selain manfaat untuk masyarakatnya, wilayah yang dimekarkan juga akan semakin mempermudah dalam melakukan pendataan sehingga pemerintah bisa fokus menangani persoalan yang ada dimasyarakat.

“Kabupaten Cirebon wilayahnya sangat luas, saat ini ada 40 Kecamatan, jumlah penduduknya lebih dari 2 juta jiwa. Saya melihat dengan semua potensi ini memang sudah waktunya pemekaran,” jelasnya.

Yang tak kalah penting, nanti jika sudah dimekarkan, otomatis akan ada support dana perimbangan dari pusat yang akan banyak membantu banyak sektor untuk wilayah yang baru dimekarkan.

“Dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk akan mempercepat proses pembangunan. Ada beberapa jenis dana perimbangan yang bisa didapatkan yakni Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK),” jelasnya.(dri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *