DPRD Tampung Berbagai Aspirasi Konstituen

oleh -51 views
SAMBUTAN: Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Hj Hanifah saat memberikan penjelasan di reses pertamanya. FOTO: DPRD FOR RADAR CIREBON

CIREBON – Seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon sudah menggelar reses. Banyak persoalan yang disoal konstituen. Khususnya, infrastruktur. Momentumnya tepat. Saat intensitas hujan tinggi. Infrastruktur rusak. Jalan bergelombang. Bak kolam ikan.

Tidak hanya itu, sampah pun menjadi mayoritas keluhan warga Kabupaten Cirebon. Mereka meminta agar pemerintah daerah segera turun tangan menyelesaikan permasalahan yang ada.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi PKB, Hj Hanifah mengatakan, reses pertama 2021 telah menyerap aspirasi masyarakat di dapil III, tepat di Desa Bayalangu Lor, Kalideres, Panguragan, Arjawinangun dan beberapa desa lainnya.

Hasilnya, banyak aspirasi yang telah menjadi catatan dirinya sebagai wakil rakyat untuk kemudian diperjuangkan dan direalisasikan. “Nah, rata-rata masyarakat mengeluh tentang permasalahan banjir yang terus-terusan menjadi langganan, masalah sampah, hingga jalan berlobang,” kata Hanifah, kemarin.

Selain itu, kata dia, masyarakat juga mengeluh terkait masalah ekonomi yang menjadi imbas dari pandemi Covid-19. Bahkan, hingga persoalan stunting karena masyarakat kurang mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Sehingga, perlu ada solusi untuk kembali meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah ini.

“Selain itu, masyarakat juga meminta agar KBM tatap muka segera dilakukan. Sebab, sudah sekian lama, sekolah tidak menggelar KBM tatap muka. Jadi mereka menginginkan untuk KBM tatap muka segera berjalan,” ungkapnya.

Perempuan yang akrab disapa Bunda Ohan ini mengungkapkan, sebagai wakil rakyat, dirinya tentu akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat di Dapilnya. Utamanya, hal-hal yang berkaitan dengan mitra kerjanya di komisi yang sekarang ia duduki di DPRD Kabupaten Cirebon.

“Karena saya di Komisi III, maka jelas yang prioritas bakal diperjuangkan soal jalan berlobang, soal irigasi, normalisasi sungai, sampah. Tak lupa pula soal stunting, hingga layanan kesehatan. Dan saya inginnya desa itu semuanya punya TPA sementara,” tuturnya.

Terkait masalah jalan berlubang, sambung Ohan, sebetulnya dari 2020 lalu harusnya sudah diperbaiki oleh DPUPR, karena memang sudah dianggarkan. Tetapi tahun lalu terjadi refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga perbaikannya tertunda.

“Dan rencananya tahun ini. Maka berharapnya tahun ini tidak terkena refocusing, supaya anggaran untuk infrastruktur jalan bisa dilakukan tahun ini,” katanya.

Agar jalan tidak cepat rusak, banyak masyarakat yang menginginkan agar konstruksi jalannya ditingkatkan, yakni dengan menggunakan betonisasi seperti daerah tetangga, Kabupaten Indramayu.

“Bahkan yang lebih tidak enak lagi, banyak yang mengeluh, APBD-nya lebih besar Kabupaten Cirebon kenapa infrastruktur jalannya kalah bagus dari Kabupaten Indramayu dan Kuningan?” paparnya.

Dia juga menjelaskan, sungai-sungai yang ada di dapilnya, banyak yang mengalami pendangkalan. Sehingga, masyarakat meminta agar instansi terkait turun melakukan normalisasi sungai.

“Jadi banyak sungai yang perlu dinormalisasi di wilayah tersebut. Di antaranya Sungai Jonggol Jagapura, Sungai Sigranala, Sungai Ciasem, Sungai Wanganayam, dan Bengawan Jagapura,” pungkasnya. (sam/adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *