Perluas Akses Modal UMKM, Harus Kolaborasi dengan Lembaga Perbankan

oleh -55 views
(dok.Kementerian Koperasi dan UKM)

JAKARTA– Untuk memudahkan UMKM mendapatkan pembiayaan diperlukan kolaborasi lembaga perbankan. Pasalnya, persoalan yang selama ini dihadapi pelaku UMKM adalah sulitnya untuk mendapatkan modal dari perbankan.

Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Rofikoh Rokhim. Ia juga menyoroti pentingnya penerapan nilai keberlanjutan dilakukan oleh perbankan. Salah satunya cara penerapan nilai berkelanjutan oleh lembaga keuangan bisa melalui penyaluran pembiataan untuk UMKM. “Dengan pemberian kredit bagi pelaku UMKM, maka otomatis akan berdampak pada naiknya inklusi keuangan masyarakat Indonesia,” ujar Rofikoh dalam keterangannya, kemarin (14/3).

Dia mencatat, tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 76,19 persen hingga 2019 lalu. Angka ini harus ditingkatkan melalui jalur pembiayaan secara luas kepada pelaku UMKM dan ultra mikro. “Menunjukkan belum semua penduduk Indonesia dapat menikmati akses jasa keuangan, dan sebagian di antaranya bisa jadi merupakan pelaku UMKM,” kata Rofikoh.

Dia menyebut, pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan dari perbankan sebesar Rp1.091 triliun pada Desember 2020. Artinya masih sekitar 25 persen dari total kredit yang disalurkan oleh perbankan. Dikatakan, ada empat penyebab sulitnya UMKM mendapat akses pembiayaan formal selama ini. Pertama, adanya kekurangan informasi karena UMKM biasanya tidak masuk audit lembaga perbankan, minim menggunakan teknologi, dan asetnya tidak dijamin.

Kedua, ada informasi yang tidak simestris dan berujung terjadinya rasionalisasi kredit dari bank. Rasionalisasi kredit menyebabkan banyak pelaku UMKM yang dibebankan biaya pembiayaan tinggi oleh bank, untuk mengantisipasi potensi default dari debitur. Ketiga, adanya kondisi granularity atau karakter pembiayaan UMKM yang selama ini banyak tapi tersebar kecil-kecil. Keempat, meningkatnya biaya pemantauan perbankan untuk mengawasi pembiayaan granular, sehingga mengurangi efisiensi lembaga keuangan.

Menurut dia, penyaluran kredit kepada UMKM ini tidak cukup hanya dilakukan oleh sektor perbankan, melainkan juga berbagai lembaga, seperti Permodalan Nasional Madani (PNM), Pegadaian, atau Bahana Artha Ventura.

Dengan keberadaan akses permodalan yang luas dan dukungan dari banyak lembaga membuat UMKM makin berkesempatan meningkatkan skala usahanya. “Sehingga peningkatan skala usaha UMKM akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Maka, dengan kolaborasi dari berbagai lembaga keuangan saat ini menjadi penting untuk menciptakan semangat sharing economy. Kerja sama juga akan berdampak besar pada peningkatan inklusivitas, produktivitas, dan peningkatan pendapatan masyarakat. “Diharapkan lembaga keuangan dapat semakin memperkuat tujuan untuk menyeimbangkan peran secara sosial dan pencapaian profit. Ini salah satu cara untuk memperkuat peran sektor keuangan dalam membantu masyarakat dalam mencapai tujuannya dan menjadi sistem pendukung di dalam masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki mengatakan, bahwa bersama Bank Indonesia (BI), perbankan dan seluruh lembaga pembiayaan, akan terus meninkatkan literasi keuangan. “Saya juga berharap pelaku UMKM di Tanah Air untuk mendapatkan akses pembiayaan hingga skala ekonominya lebih efisien dan menjadi katalisator perekonomian Indonesia,” ujar Teten.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mencatat, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan baru mencapai 19,97 persen pada tahun 2020. Hal ini karena sektor produktif masih dilihat sebagai usaha berisiko tinggi dan rendahnya literasi keuangan di kalangan UMKM. Idealnya, lanjut Teten, dengan populasi UMKM yang besar, maka sudah sepatutnya rasio kredit perbankan untuk UMKM meningkat pada angka 22 persen hingga 30 persen. “Di sinilah pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan menyongsong UMKM nasional lebih berdaya saing dan mendunia,” tandas Teten.

Adapun realisasi penyaluran KUR pada sektor produktif di 2020 terus meningkat menjadi 57,25 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 52 persen. Porsi penyaluran KUR tahun 2020 terbesar disalurkan di sektor perdagangan (42,8 persen) kemudian sektor pertanian (29,6 persen) dan jasa (14,9 persen). (din/fin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *