Netty Minta Kebijakan Mudik Dikaji Ulang

oleh -143 views
Anggota-DPR-RI-Netty-Heryawan
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani di ruang rapat DPR RI. Foto: Istimewa

CIREBON- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah melakukan kajian ulang atas kebijakan tidak adanya pelarangan mudik lebaran. Diizinkannya mudik menimbulkan kekhawatiran terjadinya lonjakan kasus covid-19.

Netty membeberkan, angka kasus baru covid-19 di Indonesia masih tinggi. Bahkan, angka kematian jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia. Selain itu, pengalaman menunjukkan adanya lonjakan kasus setiap kali terjadi mobilitas masyarakat.

Berdasarkan laporan Satgas Penanganan Covid-19, kasus kematian meningkat 74,80 persen pada periode 22-28 Februari 2021. Karenanya, menurut Netty, penyebab tingginya angka kematian Covid-19 erat kaitannya dengan kebijakan testing, tracing dan treatment yang masih lemah.

Kebijakan 3T sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan Covid-19 masih lemah. Untuk ukuran Indonesia yang jumlah penduduknya sekitar 270 juta, seharusnya angka testing kita mencapai 200 – 300 ribu per hari. “Kita harus belajar dari pengalaman India yang angka Covid-19-nya turun drastis akibat gencarnya testing yang mereka lakukan,” jelasnya.

Dengan kondisi masih lemahnya kebijakan 3T dan tingginya angka kematian, pemberian kelonggaran mobilitas masyarakat dirasa kurang tepat. Selain itu, kata Netty, penerapan prokes 3M semakin mengendur/ Begitu juga kebijakan PPKM skala mikro yang pelaksanaannya makin tidak jelas.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar mempertimbangkan kembali semua aspek secara komprehensif sebelum memutuskan melarang atau membolehkan mudik lebaran.

“Pertimbangkan kembali semua aspeknya. Jangan sampai kita menyesal di akhir,” tegasnya.

Program vaksinasi yang sedang berjalan, menurut Netty, jangan dijadikan dalih untuk merasa aman dan mengabaikan prokes serta pembatasan mobilitas penduduk. Apalagi realisasinya juga masih sangat rendah. Yaitu baru sekitar 200 ribu dosis per hari. Padahal taget pemerintah satu juta dosis. Saat ini vaksinasi terkendala AstraZeneca yang diduga memiliki efek samping buruk sehingga penggunaannya ditunda pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021. Perayaan Lebaran tahun ini diperkirakan masih dalam suasana pandemi Covid-19. Sementara itu, Satgas Penanganan Covid-19 meminta agar masyarakat secara bijak menyikapi diperbolehkannya mudik tahun ini. (abd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *