Tekan Kenaikan Biaya Haji, DPR Usulkan Subsidi untuk Anggaran Protokol Kesehatan

oleh -24 views
CALON-JEMAAH-HAJI
Ilustrasi. Foto: Dok. JawaPos.com

JAKARTA – Biaya penyelenggaraan haji di tengah pandemi tahun ini bila dilaksanakan akan mengalami kenaikan. Karena itu pemerintah diminta hadir untuk menanggulangi kenaikan biaya haji.

Mengutip dari hasil asumsi penghitungan biaya haji oleh Dirjen PIHU Kementrian Agama, biaya haji tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp9,1 juta. Dari biaya 2020 sebesar Rp35,2 juta, kemudian menjadi 44,3 juta.

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan, setelah melakukan kalkulasi biaya haji di masa pandemi, ternyata terdapat kenaikan. Ia khawatir jika tidak ditanggulangi dengan bijak, kenaikan bisa mencapai 26,50 persen.

“Konsekuensinya, angka ini akan cukup memberatkan bagi calon jemaah. Kami berusaha mencari solusi supaya kenaikan biaya tersebut bisa ditekan,” katanya, lewat keterangan resmi, Rabu (7/4).

Ia juga mengusulkan sejumlah opsi untuk menekan lonjakan biaya haji akibat pandemi yang secara langsung turut berdampak ke calon jemaah.

Yang paling utama, demikian Bukhori memaparkan, negara harus hadir dalam situasi ini. Pemerintah mesti memberikan subsidi haji, khususnya alokasi anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan protokol kesehatan seperti swab test, isolasi, dan kegiatan yang masih terkait, ungkapnya.

Berdasarkan Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2019 terkait Haji, sumber pembiayaan penyelenggaraan haji, salah satunya bisa bersumber dari APBN selain dari Bipih, Dana Efisiensi, dan Nilai Manfaat.

Kedua, Anggota Baleg ini meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengambil peran proaktif terhadap calon jemaah haji sesuai amanat Undang-Undang Haji.

Tujuan penyelenggaraan haji adalah memberikan pelindungan dan pelayanan bagi jemaah. Sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai syariat.

“Saya pikir di sinilah ruang pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, untuk bisa hadir memberikan pelindungan dan pelayanan pada rakyatnya. Karena itu, bukan hal yang mustahil apabila biaya PCR bisa ditanggung oleh Kemenkes, atau sekurang-kurangnya bisa dikurangi bagi jemaah haji,” tuturnya.

Lebih lanjut, terkait persoalan karantina, Bukhori juga mengusulkan supaya bagi jemaah haji yang telah tiba di tanah air bisa diperkenankan melakukan karantina di rumah masing-masing. Pasalnya, apabila jemaah haji ini diwajibkan melakukan karantina di asrama haji, maka akan terjadi pembengkakan biaya sehingga memberatkan jemaah. (khf/fin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *