PDIP, PSI, dan Golkar Diprediksi Kuasai Jakarta

oleh -53 views
BERSA ING KETAT : Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) dan Mensos Tri Rismaharini bakal bersaing ketat jika maju di Pilkada DKI Jakarta pada 2024 mendatang. FOTO:FIN

PEMILIHAN Umum (Pemilu) masih lama. Sejumlah parpol sudah mulai menggerakkan mesin politiknya. PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diprediksi bakal menguasai DKI Jakarta untuk pemilihan legislatif alias DPRD.

Setidaknya itulah gambaran dari hasil survei Jakarta Research Center (JRC). Survei pada 1-10 April 2021 itu dilakukan secara tatap muka. Jumlah respondennya 800 orang mewakili seluruh wilayah di DKI Jakarta. Metode survei yang digunakan adalah multistage random sampling.

Yakni dengan margin of error ±3,4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. “Dari hasil survei, dalam pemilihan legislatif, PDIP dan PSI diprediksi menguasai DKI Jakarta. Selanjutnya disusul Partai Golkar,” kata Direktur Komunikasi Jakarta Research Center (JRC), Alfian P di Jakarta, Jumat (16/4).

Elektabilitas PDIP dalam survei tersebut mencapai 20,09 persen. Ini tidak jauh beda dengan hasil Pileg 2019. Yakni 22,6 persen. Sementara itu, tiga besar yang semula dikuasai Gerindra dan PKS bergeser. Posisinya digantikan oleh PSI dan Golkar.

“PSI sebelumnya 6,8 persen dalam Pileg 2019. Kemungkinan melonjak menjadi 15,4 persen dan bertengger di urutan kedua. Sedangkan Golkar dari 5,1 persen naik menjadi 8,3 persen. Sehingga jajaran tiga besarnya PDIP, PSI dan Golkar,” jelas Alfian.

Untuk PKS yang awalnya 15,5 persen pada Pileg 2019 diprediksi turun menjadi 7,6 persen. Hal serupa juga diprediksi terjadi pada Gerindra. Yang awalnya 15,8 persen turun menjadi 5,6 persen. Demokrat diprediksi mengalami kenaikan. Yaitu dari 5,2 persen menjadi 7,1 persen.

“Secara elektabilitas PDIP unggul. Namun hal ini cenderung stagnan. Justru PSI yang berhasil meningkatkan elektabilitasnya lebih dari dua kali lipat dari hasil Pemilu 2019. Apabula terus meningkat, PSI bisa parpol terbesar di DKI Jakarta,” papar Alfian.

Menurutnya, kenaikan itu dipicu sikap kritis wakil rakyat PSI di DPRD DKI Jakarta selama ini. Seperti isu banjir, rumah DP 0 persen, dan transparansi anggaran. Pemilih Jakarta cenderung rasional dan melek informasi. (rh/fin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *