Mantan Wabup Kritik Kepemimpinan Bupati

oleh -65 views
Nurasyik

CIREBON– Konsep pembangunan di Kabupaten Cirebon tidak terarah. Pola ini mesti diubah. Pun style kepala daerah. Jangan pasrah. Wajar saja, pembangunan di semua bidang di Kabupaten Cirebon jauh tertinggal.

Demikian disampaikan Mantan Wakil Bupati Cirebon periode 2003-2008 Drs H Nurasyik kepada Radar, kemarin. Ia mengaku, mengamati semua perkembangan pembangunan dari masa ke masa dan dinamika yang ada di Kabupaten Cirebon.

Menurutnya, di kepemimpinan Bupati Imron ini sangat memprihatikan. Sangat lemah. Juga tidak tegas. Pun tidak punya wibawa di hadapan kepala dinas, kepala badan, maupun kepala bagian dan kepala bidang. Sehingga, konsep dan inovasi kepala daerah tidak direspons cepat.

“Saya perhatikan kepemimpinan Bupati Imron kaya pujare bae (tidak ada inovasi, red). Tidak ada gregetnya. Semuanya berjalan secara alamiah. Tidak ada sentuhan apapun. SKPD tidak dipaksa. Ya cicing wae (diem aja, red). Bahkan, untuk IPM tidak ada perubahan. Masih tertinggal,” terang Nurasyik.

Contohnya, kata Nurasyik, infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon terburuk dibandingkan Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Indramayu. Padahal, APBD Kabupaten Cirebon paling tinggi dibandingkan daerah tetangga itu.

Oleh karenanya, ia menyarankan kepada bupati dan wakil bupati lebih fokus terhadap konsep-konsep infrastruktur jalan kesehatan dan pendidikan sebagai skala prioritas. “DPRD pun harus punya banyak sikap terhadap kinerja eksekutif. Agar progress-nya lebih baik,” kata Nurasyik yang juga mantan Wakil Ketua DPRD periode 1999-2004 itu.

Selain itu, lanjut Nurasyik, ia meminta bupati dan DPRD dalam meningkatkan SDM kepemimpinan dan leadership-nya, agar memahami problem yang ada di masyarakat. “Saya merasa malu. Karena pernah berkiprah di Pemerintah Kabupaten Cirebon, tapi di masa ini (Imron, red) tidak ada perubahan yang ada kemunduran,” ucapnya.

Ia menjelaskan, ketika pembangunan dibenturkan dengan dalih refocusing anggaran dalam penanggulangan Covid-19 memang benar. Karena semua daerah mengalaminya. Nasional malah. Bahkan mendunia.

“Tapi kan itu tergantung kepala daerahnya. Artinya, di sinilah kreativitas mendesain dari pemikiran kepala daerah dalam penerapan kebijakan arah pembangunan diuji. Daerah lain ketahanan APBD-nya masih bagus. Program-nya tetap berjalan. Loh ini Kabupaten seperti mati suri,” ungkapnya.

Nurasyik menceritakan, dulu saat menjabat sebagai wakil bupati, bupati dan wakil itu mempunyai konsep lokal tentang pendidikan. Misalnya, sekolah satu atap, SMP gratis. “Sekarang, konsep lokal tentang pendidikan tidak ada,” tukasnya.

Ia mengungkapkan, ketika dalam pembangunan di daerah terbentur dengan UU di atasnya. Bisa langsung konsultasi ke pusat. Juga saat berbenturan dengan aturan keuangan, konsultasi ke BPK. “Itu yang dilakukan saya sama almarhum Bupati Dedi semasa menjabat. Artinya, ketika ada kepentingan daerah berbenturan dengan aturan pusat bisa dikomunikasikan,” tandasnya.

Ia menambahkan, bupati dan wakil harus kompak dengan melakukan koordinasi yang baik. Membangun daerah sharing kepemimpinan yang tepat dalam pembangunan. Artinya, keberadaan wakil bupati mesti diberdayakan. Bukan ditinggal.

“Sisa kepemimpinan Imron di pemeritahan harus benar-benar dimanfaatkan untuk mengubah semuanya agar lebih baik,” pungkasnya. (sam)