Penyangga Ibukota, Jabar-DKI Jakarta Diharapkan Makin Sinergis

oleh -8 views
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima kunjungan kerja rombongan DPRD DKI Jakarta dalam rangka memperkuat hubungan baik dua daerah di Gedung Sate, Jumat (24/9) malam. (Foto: Biro Adpim Jabar)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima kunjungan kerja rombongan DPRD DKI Jakarta dalam rangka memperkuat hubungan baik dua daerah di Gedung Sate, Jumat (24/9) malam. (Foto: Biro Adpim Jabar)

BANDUNG – Sebagai daerah penyangga Ibukota, Provinsi Jawa Barat harus bersinergi dengan DKI Jakarta dalam berbagai macam program pembangunan.

Hal ini yang diharapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat bertemu dengan DPRD DKI Jakarta, di Gedung Sate, Bandung, Jum’at (24/9) lalu.

“Dengan membangun komunikasi antarwilayah, saya yakin kemaslahatan akan hadir di dua wilayah ini,” harapnya dihadapan anggota DPRD DKI Jakarta.

Menurut Ridwan Kamil, ada dua urusan besar DKI Jakarta yang sangat bergantung terhadap Jawa Barat. Pertama, pemenuhan kebutuhan air minum untuk warga DKI Jakarta.

“Sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Negara, ada dua hajat Jakarta yang kami bantu. Mayoritas air minum yang datang dari pengolahan Jatiluhur,” tuturnya.

Kedua, urusan sampah di mana DKI Jakarta memanfaatkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu  (TPST) Bantar Gebang di Kabupaten Bekasi.

“Dengan dua hajat  besar Ibukota Negara ini, maka dua provinsi ini harus saling mendukung,” imbuhnya.

Begitu juga dalam penanganan banjir. Pria yang biasa disapa Kang Emil ini mengungkapkan, DKI Jakarta harus ikut berinvestasi di Jawa Barat. Misalnya dengan menyisihkan sedikit APBD-nya untuk pengendalian banjir di Bogor.

“Termasuk urusan banjir, karena alam tidak ada KTP-nya. Jadi, penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri karena perlu biaya yang cukup besar. Perlu ada penanganan bersama untuk wilayah Bogor yang menjadi pengendalinya,” ungkapnya.

Bahkan, untuk urusan penanganan pandemi Covid-19, dari sisi kebijakan harus dilakukan secara selaras. Mantan Walikota Bandung ini menjelaskan, bahwa lagi-lagi Covid-19 tidak mengenal KTP dan wilayah administratif.

Dia mencontohkan, wilayah Bodebek (Bogor–Depok–Bekasi) masuk aglomerasi DKI Jakarta, maka kebijakannya harus selaras.

“Dalam penanganan Covid-19 saya selalu minta agar Walikota/Bupati Bodebek untuk menyesuaikan kebijakannya dengan Jakarta. Jika Jakarta A maka Bodebek A, jika Pak Anies B maka Bodebek B. Ini agar terarah karena Covid-19 tidak mengenal batas politik,” jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, kunjungan kerja kali ini diharapkan bisa memperkuat hubungan baik antara dua provinsi bertetangga, mulai bidang ekonomi, kebudayaan, hingga olahraga.

“Apalagi sebentar lagi ada kereta cepat, maka akan semakin dekat dan cepat antara Jakarta dan Jawa Barat,” ungkapnya.

Suhaimi berharap kunjungan kali ini bisa mendapatkan banyak wawasan mengenai program di Jawa Barat yang dapat diimplementasikan di DKI Jakarta.

“Sekarang lagi ramai di YouTube tentang petani milenial. Cocok juga kayanya dibawa ke Jakarta,” pungkasnya. (jun)

Baca juga: