APBD Perubahan 2021, Gubernur Jabar: Belanja Daerah Dampaknya Harus Dirasakan Masyarakat

oleh -17 views
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat memberi pandangan RAPBD Perubahan 2021 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (27/9). (Foto: Biro Adpim Jabar)
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat memberi pandangan RAPBD Perubahan 2021 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (27/9). (Foto: Biro Adpim Jabar)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sampaikan pandangan mengenai Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2021 di hadapan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Dalam rancangan  APBD perubahan tersebut, ada tiga pokok utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Menurutnya, rancangan perubahan APBD dilakukan karena ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi semula terkait kebijakan umum APBD tahun 2021.

“Pergeseran antarunit organisasi, saldo anggaran lebih tahun 2020 harus digunakan atau disesuaikan dalam anggaran tahun 2021, keadaan darurat dan keadaan yang luar biasa,” tutur Ridwan Kamil saat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (27/9).

Gubernur menjelaskan, mengenai proyeksi anggaran pendapatan tahun 2021 yang semula Rp41,47 triliun menjadi Rp36,09 triliun berkurang Rp5,37 triliun atau turun sebesar 12,98 persen.

“Hal ini merupakan kondisi yang bukan menjadi keinginan kita semua. Pada tahun 2021 ternyata tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun 2020, bahkan pandemi Covid-19 mengalami puncaknya pada bulan Juli 2021,” imbuhnya.

Refocusing anggaran diakui menyebabkan sendi-sendi ekonomi masyarakat melesu, pengangguran, serta besarnya biaya kesehatan. “Sehingga mempengaruhi ketercapaian pendapatan daerah terutama dari sektor pajak daerah,” ucap pria yang biasa disapa Kang Emil ini.

Sementara itu, terkait alokasi belanja daerah yang tercantum dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 mengalami penurunan.

“Alokasi belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 mengalami penurunan sejalan dengan penurunan pendapatan daerah, yaitu semula sebesar Rp44,62 triliun menjadi sebesar Rp39,40 triliun berkurang sebesar Rp5,22 triliun atau turun 11,69 persen,” kata Kang Emil.

Dia melanjutkan, hal itu berkaitan dengan alokasi belanja daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) yang akan menitikberatkan agar memiliki dampak positif bagi masyarakat terkait kesehatan dan pemulihan ekonomi. 

“Efektivitas dan efisiensi belanja daerah yang digunakan harus memiliki dampak positif bagi warga terkait kesehatan, keselamatan dan pulihnya ekonomi akibat adanya pandemi ini,” pungkasnya. (jun)

Baca juga: