UGJ MoU dan MoA dengan BPN

oleh -56 views
PEMBEKALAN: Rektor UGJ Cirebon Prof Mukarto Siswoyo MSi bersama Kepala BPN Kabupaten Cirebon Mokhamad SSos MSi, disaksikan Kepala LPM UGJ Cirebon Harmono SH MH menandatangani MoU PTSL Kantor BPN Kabupaten Cirebon di Hotel Zamrud, Jumat (8/10). FOTO: ABDULAH/RADAR CIREBON

CIREBON – Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon mendapat pembekalan. Acaranya bertajuk pembekalan mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon untuk petugas Puldadis (Pengumpulan Data Yuridis) dan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Digelar Jumat (7/10), di Hotel Zamrud.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) UGJ dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon, serta penandatanganan nota kerja sama (MoA) LPM UGJ dengan BPN Cirebon.

Rektor UGJ Cirebon, Prof DR Mukarto Siswoyo MSi menjelaskan, tahun ini lahan Kabupaten Cirebon ditargetkan bersertifikat 50 ribu bidang tanah secara gratis. Atas hal itulah, BPN menggandeng UGJ. “Titip pesan kepada mahasiswa, bahwa ini kesempatan yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Kesempatan lainnya, kata Mukarto, mahasiswa memiliki pengalaman di lapangan, bagaimana orang harus menyertifikatkan tanah yang menjadi haknya. Mengurus sertifikat data-data yuridisnya apa saja hingga terbit sertifikat. Dengan pengalaman yang dimiliki, maka punya kesempatan melakukan edukasi transfer literasi pentingnya sertifikasi, karena itu bukti hukum atas kepemilikan. “Pembekalan ini agar mahasiswa tidak salah melangkah saat membuat sertifikat tanah,” tambahnya.

Kepala BPN Kabupaten Cirebon, Mokhamad SSos MSi mengatakan, pembekalan ini mendukung PTLS yang ditargetkan tahun 2021 sebanyak 50 ribu bidang tanah. Saat ini baru mencapai 14 ribu. “Ke depan, kita butuhkan 30 ribu untuk mengumpulkan data yuridis,” ungkapnya.

Selama 20 tahun lebih, kata Mukhamad, ada yang namanya Prona. Mulai tahun 2017 menjadi PTSL. Yakni, program khusus tanah-tanah yang bersertifikat, yang dilakukan secara serentak. “Kita bergerak dari desa ke desa. Karena 50 ribu, maka tidak bisa hanya satu desa. PTSL ini inovasi Kementerian Agraria RI untuk memenuhi kebutuhan pangan sandang dan papan,” bebernya.

Secara road map, masih kata Mukhamad, pihaknya diminta menyelesaikan pendaftaran tanah di Kabupaten Cirebon hingga tahun  2023. Masih ada 350 ribu bidang tanah diselesaikan hingga tahun 2023 mendatang.

Untuk tahun 2021, dari 30 ribu bidang tanah, tersisa 36 ribu bidang. “Untuk itu, kami bentuk PTSL sebanyak tiga tim. Jika kelebihan target, ditambah menjadi empat tim. karena tersisa 30 ribu bidang tanah, maka kami menggandeng UGJ untuk mengumpulkan data yuridis. Kami memilih mahasiswa karena memungkinkan. Juga bisa melibatkan unsur pegawai BPN, perangkat desa, Babinsa, hingga unsur perguruan tinggi,” bebernya.

Ketua LPM UGJ Cirebon, Harmono SH MH menjelaskan, PTSL melibatkan 150 mahasiswa. Sebelumnya, mereka melakukan pendaftaran melalui LPM. Dari 150 mahasiswa ini, akan diterjunkan ke 33 desa yang tersebar di 11 kecamatan.

Tugas mereka, kata Harmono, mengumpulkan data yuridis selama 20 hari. Sebelum turun ke desa, mereka diberikan pembekalan kemarin. “Mahasiswa yang kita libatkan ini lintas fakultas,” ujarnya. (abd/adv)