Duh! Wakil Ketua DPRD TTU Kirim Chat Ajakan Mesum di Hotel

oleh -234 views
ilustrasi

WAKIL Ketua DPRD Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) Agustinus Tulasi diduga mengirim chat ajakan mesum melalui WhatsApp (WA) ke dua ASN Sekretariat dewan (Setwan). Kasus tersebut telah dilaporkan korban ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten TTU.

Ketua BK DPRD TTU, Arif Talan mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan kedua korban chat bernada mesum Agustinus Tulasi, Kamis (4/11). Laporan tersebut sementara dipelajari Tim BK DPRD TTU guna menyikapi dan menindaklanjuti laporan dari korban YD dan BT.

“Laporan dari kedua korban sudah masuk ke BK DPRD TTU dan kita sementara pelajari,” ungkapnya kepada TIMEX melalui Pesan WhatsApp, Kamis (4/11).

Sementara, Ketua DPD II Partai Golkar TTU, Kristoforus Efi menyayangkan sikap yang dilakukan salah satu kader Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai pimpinan DPRD TTU.

Dikatakan, DPD Partai Golkar NTT juga telah menugaskan Wakil Ketua Bidang Organisasi untuk menangani persoalan yang dilakukan kader partai berlambang pohon beringin itu.

“Kita akan sikapi ini dan kita akan melaporkan ke pimpinan partai di tingkat provinsi dan pusat,” ungkapnya.

Kristo menamakan, tindakan yang dilakukan kader Partai Golkar tersebut merupakan persoalan pribadi, namun partai tetap menyikapi persoalan ini secara transparan dan objektif.

Terkait sanksi, kata Kristo, pihaknya sebagai pimpinan partai di tingkat kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan namun, akan melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan terkait kejadian ini.

“Kita akan panggil juga pelaku untuk klarifikasi terkait persoalan ini sehingga kita bisa melaporkan ke Pimpinan Partai di tingkat atas secara berjenjang sehingga mereka bisa memberikan keputusan yang baik dan objektif,” pungkasnya.

Agustinus Tulasi, politikus Partai Golkar yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD TTU tak menampik beredarnya WA tersebut. Bahkan secara jujur Agus Tulasi menyampaikan permohonan maaf kepada kedua staf dan keluarganya, DPRD TTU secara lembaga, dan juga Partai Golkar atas kekhilafan yang dilakukan oleh dirinya saat kunjungan kerja ke Denpasar, Bali.

“Saya merasa harus meminta maaf yang tulus kepada pihak yang merasa dirugikan atas kekhilafan saya. Sebagai manusia, saya merasa bahwa tindakan yang saya lakukan tidak patut, bukan saja karena bertentangan dengan nilai-nilai agama yang saya anut, melainkan juga berlawanan dan bertentangan dengan nilai-nilai etis, tradisi, dan budaya luhur masyarakat kita yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita,” ungkapnya.

Sebelumnya, beredarnya pesan singkat via WA berupa ajakan untuk berbuat mesum kepada dua orang staf Sekretariat DPRD TTU. Tangkapan layar berisi ajakan untuk bertemu di kamar.

Dalam percakapan tersebut, wakil rakyat itu mengajak stafnya YT maupun BT untuk menemuinya di dalam kamar hotel di Legian, Kota Denpasar, Bali.

Ajakan untuk bertemu di dalam kamar hotel tersebut, ditolak oleh YD dan BT. Bahkan salah satu staf menolak dengan alasan sudah bersuami dan memiliki anak. Karena menolak, pemilik nomor WA yang diduga pimpinan DPRD TTU itu, akhirnya mengirim foto bertelanjang dada dengan posisi berbaring di tempat tidur, sambil tersenyum.

Aksi tak terpuji pimpinan DPRD TTU tersebut mendapat sorotan berbagai kalangan, tak terkecuali Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi NTT maupun organisasi mahasiswa GMNI Cabang Kefamenanu.

Direktur Lakmas Cendana Wangi NTT, Viktor Manbait mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD TTU untuk segera mengusut tuntas tindakan pelecehan yang diduga dilakukan oleh salah satu pimpinan DPRD TTU terhadap dua orang staf dewan.

“Badan Kehormatan (BK) DPRD TTU harus segera mengusut tuntas pimpinan DPRD TTU yang sementara melaksanakan tugas kedinasan yang diduga mabuk dan melakukan pelecehan seksual atas staf sekretariat DPRD TTU,” tegasnya.

Viktor mengatakan, pimpinan DPRD seharusnya menjadi teladan lantaran kode etik DPRD melekat dan mengikat setiap anggota DPRD dalam tugas maupun dalam sikap keseharian.

“Ini ujian bagi Badan Kehormatan DPRD TTU sebagai benteng moral dan integritas anggota DPRD dan menjadi mekanisme internal untuk menegakan kode etik,” jelasnya.

Viktor menambahkan, tindakan pelecehan dengan chat berbau mesum disertai mengirim gambar tanpa baju terhadap staf sekretariat DPRD, menunjukan bahwa salah satu pimpinan DPRD yang diketahui berasal dari Partai Golkar ini, tidak memenuhi kode etik pimpinan dan anggota DPRD yang telah diwajibkan untuk menjaga etika dan norma hubungan dengan mitra kerjanya.

Dijelaskan, peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidananya, yakni pidana Kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 281 angka (2) KUHP, tentang pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, dimana perbuatan melanggar kesusilaan itu telah menimbukan perasaan malu, tidak nyaman, dan bahkan perasaan takut dan trauma.

Terkait sanksi, kata Viktor, apabila dalam proses kode etik dinyatakan bersalah, maka hukumnya bisa dalam bentuk teguran lisan, teguran tertulis, diberhentikan dari pimpinan alat kelengkapan DPRD/ diberhentikan dari pimpinan DPRD, sampai dengan sanksi berat diberhentikan sebagai anggota DPRD.

“Karena ini berkaitan dengan kode etik pimpinan DPRD yang melanggar kewajiban untuk menjaga etika dan norma, dimana terjadi atas 2 orang sekaligus bahkan dengan ancaman, maka sanksi kode etik diberhentikan dari pimpinan Waket I DPRD adalah yang paling tepat, karena salah satu syarat utama menjadi pimpinan DPRD adalah mereka yang beretika dan berintegritas,” tegasnya.(fin)