Partai Gelora Siap Mengikuti Verifikasi Faktual Parpol Peserta Pemilu 2024

oleh -52 views
Pengurus DPD Partai Gelora Kota Cirebon melakukan pemberkasan bagian dari persiapan menjelang verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024 mendatang. FOTO: Abdulah/Radar Cirebon

CIREBON- Menjelang tahapan pemilu dengan verifikasi partai politik calon peserra pemilu, tampakny partai politik Haris bersiap-siap sekarang. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon, DR Didi Nursidi SH MH kepada Radar mengatakan.

Verifikasi partai politik hingga saat ini masih menunggu peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan pemilu. menurut informasi, masih kata Didi, rencananya dimulai verifikasi parpol dan verifikasi faktor parpol calon peserra pemilu pada akhir Mei dan itu dimulai dari pusat terlebih dahulu.

“Verifikasi parpol dan verifikasi faktual parpol baru calon peserra pemilu dimulai dari KPU RI baru setelah itu ke KPU Provinsi dan dilanjutkan KPU Kota da Kabupaten,” kata Didi. Sedangkan tahapan pemilu, rencananya akan dimulai 14 Juni 2022.

“Pendaftaran parpol peserta pemilu di pusat di akhir bulan Juli, kalau kota Cirebon antara akhir Juli atau Agustus,” bebernya. Untuk Parpol calok peserta pemilu khususnya di Kota Cirebon maka ke KPU kota menyerahkan berkas pendaftaran parpol, setelah itu dilakukan verifikasi parpol dan dibulan Agustus selesai.

BACA JUGA:

Sedangkan bagi parpol baru maka akan dilakukan verifikasi faktual, hanya saja tingkat Kota belum mengetahui kepastian waktunya. “Kita tunggu prosesnya dari KPU RI,” tandasnya. Didi menjelaskan Ditahun 2022 hanya dua kegiatan ditingkat kota yakni penerimaan berkas parpol peserta pemilu dan verifikasi faktual.

Untuk Partai parlemen hanya verifikasi dokumen, parpol baru maupun parpol non parlemen mesti ada verifikasi faktual. Dan bulan September -Oktober 2022 penetapan parpol peserta pemilu 2024 oleh KPU RI.

Tidak hanya itu, Akhir tahun akan ada kajian dapil di Kota Cirebon karena 3 dapil sudah tidak visible karena kemungkinan ada dipecah menjadi 4 atau 5 dapil. Namun demikian, lanjut Didi, keputusan tetap dari KPU RI. Apalagi dirinya mendapat informasi Kabarnya data agregat yang dijadikan kajian dapil itu dari Kemendagri bukan data dari Disdukcapil daerah.

Berita berlanjut di halaman berikutnya…

BACA JUGA: