22 Mei: Mengapa 8 Korban Meninggal, Satu Bulan Setelah Pemilu?

Anggota Brimob berjaga-jaga saat kerusuhan 22 Mei di dekat markas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, Indonesia, pada 22 Mei 2019. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Paling tidak delapan orang tewas dan ratusan lainnya ditangkap dalam kerusuhan 22 Mei yang memprotes hasil Pilpres 2019. Ini adalah kekerasan politik terburuk di Indonesia dalam beberapa dekade.

Untuk mencoba mengurangi jumlah orang yang menyebarkan atau menghasut kekerasan, pemerintah Indonesia telah memblokir penyebaran video, foto, dan meme di beberapa media sosial.

Pemenang Pilpres 2019, petahana Joko Widodo, adalah mantan pengusaha furnitur dan mantan Wali Kota Solo yang tumbuh dalam keluarga sederhana di Jawa Tengah. Ia menang dengan mendapatkan 55 persen suara menantang lawannya, Prabowo Subianto.

Prabowo adalah seorang pengusaha, mantan jenderal militer, dan menantu mantan presiden dan diktator Soeharto. Masa jabatan militernya kontroversial di Timor Timur, Papua Barat, dan selama kerusuhan anti-Soeharto di Jakarta pada tahun 1998, dan menghadapi tuduhan kekejaman hak asasi manusia yang membuntutinya selama beberapa dekade.

Pilpres 2019 diadakan pada 17 April lalu, tetapi—setelah penghitungan suara yang melelahkan—hasilnya baru diumumkan pekan ini.

Diperingatkan sebelumnya tentang protes jalanan dan potensi kekerasan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempercepat pengumuman hasil pemilu, dan melaksanakannya pada Selasa (21/5) dini hari.

Prabowo juga kalah dalam Pemilu 2014 melawan Jokowi, dan setelah itu ia juga menentang hasilnya (yang tidak berhasil) di Mahkamah Konstitusi, dengan alasan kecurangan yang meluas. Protes jalanan juga diadakan, meskipun protes itu berhasil diredam.

Kali ini, Prabowo telah menyuarakan demonstrasi massa dan tantangan ke Mahkamah Konstitusi, jauh-jauh hari. Sekali lagi, ia mengklaim adanya kecurangan dalam pemilu, termasuk penyimpangan dalam daftar pemilih.

KPU membantahnya, dan tidak ada bukti kuat adanya kecurangan.

Dua puluh satu tahun setelah kejatuhan diktator Soeharto, Indonesia telah tumbuh menjadi negara demokrasi yang penuh semangat—sebuah transisi yang sebagian besar telah berhasil dan damai.

Sekitar 193 juta orang memenuhi syarat untuk memilih, dan, menurut Komisi Pemilihan Umum, 153 juta orang telah memberikan suara yang sah, meskipun itu tidak wajib.

Tetapi Indonesia masih dibebani oleh masalah-masalah lama dan baru, termasuk wabah korupsi, infrastruktur dan perlindungan lingkungan yang tidak memadai, kesenjangan yang besar antara masyarakat kaya dan miskin, dan pertumbuhan ekonomi 5 persen, yang kuat tetapi tidak cukup untuk mengangkat sejumlah besar orang keluar dari kemiskinan.

Islam juga memainkan peran yang semakin meningkat dalam mendefinisikan identitas politik dan intoleransi yang meningkat di negara yang selama beberapa dekade membanggakan komitmennya terhadap “persatuan dalam keanekaragaman”.

Sejumlah besar orang Indonesia bersumpah setia kepada ISIS, dan beberapa bepergian ke Irak dan Suriah untuk berperang, dan kembali ke Indonesia teradikalisasi.

Hukum Syariah sudah diterapkan di provinsi Aceh yang konservatif.

Kedua kandidat presiden berusaha menyuarakan sentimen Islam, tetapi mereka yang memiliki simpati fundamentalis garis keras cenderung mendukung Prabowo.

Menjelang pemilu, para pendukung Prabowo telah berjanji akan melakukan gerakan “kekuatan rakyat” (people power) untuk memprotes hasilnya, dan puluhan ribu polisi telah disiagakan sejak Jumat (17/5) untuk menjaga jalan di luar gedung lembaga utama, termasuk KPU.

Polisi mengatakan bahwa ketika unjuk rasa dimulai pada Selasa (21/5) sore, unjuk rasa berlangsung damai.

Tetapi setelah pukul 9 malam, para pengunjuk rasa yang damai digantikan oleh orang-orang yang berniat melakukan kekerasan dan mulai membakar infrastruktur termasuk asrama polisi, menghancurkan mobil, dan melempar batu, bom molotov, dan kembang api.

Polisi telah mengatakan—tanpa menyebut nama pihak atau memberikan bukti—bahwa protes itu tidak spontan, tetapi diorganisasi dan dibayar oleh orang yang tidak disebutkan namanya. Mereka mengatakan telah menemukan ambulans dengan logo partai politik di atasnya dan, di dalamnya, terdapat amplop penuh uang serta batu yang siap untuk dilemparkan.

Kemungkinan salah satu dari sejumlah geng jalanan radikal—termasuk kelompok-kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI)—telah membantu mengorganisasi para pengunjuk rasa. Beberapa demonstran terdengar berteriak “Allahu Akbar” ketika mereka melemparkan benda-benda itu.

Saat ini adalah bulan suci Ramadan, yang biasanya merupakan masa di mana terjadi banyak militansi di antara para ekstremis dan banyak dari mereka yang berada di jalanan.

Namun para pengunjuk rasa mengklaim bahwa polisi sendirilah yang memprovokasi kekerasan di kerumunan, dengan mempatkan orang-orang yang melemparkan batu dan petasan.

Pihak berwenang Indonesia memanggil TNI pada Rabu (22/5) untuk membantu mengatasi situasi.

Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Hanya ada sedikit rincian tentang delapan orang yang telah terbunuh, tetapi ada indikasi bahwa mereka adalah demonstran, bukan polisi atau perwira militer.

Polisi belum menjelaskan tentang kematian itu. Mereka bersikeras bahwa polisi hanya menembakkan peluru karet dan gas air mata.

Mereka mengisyaratkan bahwa orang-orang itu mungkin telah dibunuh oleh para pengunjuk rasa bersenjata yang mencoba memprovokasi kekerasan. Mereka mengatakan bahwa beberapa demonstran yang datang ke Jakarta membawa senjata.

Pihak berwenang Indonesia mengatakan bahwa masih ada peningkatan risiko kekerasan, termasuk kemungkinan tindakan terorisme. Demonstrasi masih dapat berlanjut, khususnya di sekitar pinggiran Menteng, Jakarta, gedung Bawaslu, daerah Tanah Abang, Jalan Wahid Hasyim, dan Slipi.

Prabowo memiliki waktu terbatas untuk mengajukan tantangan hukum. Ia rencananya akan mengajukan gugatan pada Jumat (24/5) siang. Mahkamah Konstitusi akan mendengarkan dan mempertimbangkan kasusnya, dan setiap protes lebih lanjut kemungkinan akan terjadi bertepatan dengan keputusan itu. Itulah yang terjadi pada tahun 2014, meskipun protes pada saat itu hanya terbatas pada satu hari.

Prabowo kemungkinan akan kalah dalam tantangan pengadilan itu, seperti yang terjadi pada tahun 2014, yang berarti Jokowi dapat menjabat sebagai presiden untuk masa jabatan lima tahun kedua.

Beberapa pendukungnya—termasuk seorang pengacara yang menyerukan protes jalanan—telah ditangkap dengan tuduhan makar. Nama Prabowo muncul dalam dokumen yang berkaitan dengan penangkapan itu, tetapi polisi kemudian menarik dokumen-dokumen itu.

Situs web Smart Traveller memperingatkan warga Australia untuk menghindari semua area di mana protes terjadi atau mungkin terjadi.

Sejumlah lembaga publik serta transportasi umum, situs budaya, dan beberapa sekolah tetap ditutup. Turis Australia harus menghindari protes, demonstrasi, dan aksi unjuk rasa, dan memantau media lokal untuk mendapatkan informasi terbaru.

Tingkat peringatan Australia untuk para turis di Indonesia—termasuk Bali—adalah “waspada tinggi”. (*)