40 Persen Bangunan Sekolah di Kabupaten Cirebon Rusak

DPRD Dorong Anggaran 20 Persen Tak Termasuk untuk Bayar Gaji Guru

Plt Bupati Cirebon Imron Rosyadi MAg menyerahkan dokumen kepada Ketua DPRD H Mustofa SH, diantaranya RPABD Perubahan Tahun 2019, Kamis (18/8). FOTO:ILMI YANFA UNNAS/RADAR CIREBON
Plt Bupati Cirebon Imron Rosyadi MAg menyerahkan dokumen kepada Ketua DPRD H Mustofa SH, diantaranya RPABD Perubahan Tahun 2019, Kamis (18/8).FOTO:ILMI YANFA UNNAS/RADAR CIREBON

CIREBON-DPRD Kabupaten Cirebon mensinyalir bahwa saat ini masih ada 40 persen sekolah di Kabupaten Cirebon yang mengalami kerusakan. Kondisi itu disebabkan karena keterbatasan anggaran baik dari APBN maupun APBD. Demikian dikatakan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Rasida Edi Priyatna kepada Radar Cirebon.

“Perbandingannya sudah 60 persen yang kondisi baik dan 40 persen kondisi rusak. Rusak ada yang rusak ringan dan rusak berat,” ungkapnya.

Menurut Rasida, banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan salah satu faktornya karena banyaknya sekolah yang berusia tua. “Mayoritas bangunan sekolah yang rusak karena faktor usia. Banyak sekolah yang dibangun sejak jaman orde baru sampai sekarang belum ada perbaikkan sehingga banyak yang mengalami kerusakan,” tuturnya.

Ditegaskan Rasida, faktor keterbatasan anggaran baik dalam APBN maupun APBD menjadi hambatan dalam perbaikkan infrastruktur sekolah. “Sekarang anggaran pendidikan baik dari APBD atau APBN hanya 20 persen dari total. 20 persen itu dicampur dengan gajih guru, sedangkan untuk infrastruktur hanya 10 persen,” ujarnya.

Sehingga, keterbatasan anggaran ini, menurut Rasida yang perlu harus diperbaiki. Lebih lanjut, dikatakan Rasida, keterbatasan anggaran membuat perbaikkan sekolah hanya dilakukan bergiliran. “Satu diperbaiki yang lainnya rusak jadi tidak pernah terselesaikan soal kerusakan bangunan sekolah,” katanya.

Rasida sangat berharap agar postur APBN maupun APBD harus dilakukan perubahan khusus untuk pendidikan. “Saya ingin 20 persen khusus untuk pendidikan artinya jangan digabung dengan gaji gurunya, sehingga anggaran bisa dialokasikan lebih besar lagi untuk perbaikkan infrastruktur pendidikan,” ungkapnya. (den)

Berita Terkait