9 Jabatan Strategis di Pemkab Cirebon Kosong

Mutasi Perdana, Imron Koordinasi dengan KPK

ilustrasi

CIREBON-Plt Bupati Cirebon Drs H Imron Rosyadi MAg akan melakukan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon. Mutasi perdana Imron ini dikhususkan untuk jabatan yang pejabatnya pensiun. Rencananya, yang akan dimutasi adalah eselon II dan III atau tiga.

Namun, sebelum mutasi dilakukan, Imron akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPK dalam waktu dekat. Kepada Radar Cirebon, Imron mengaku, saat ini banyak jabatan eselon II yang kosong ditinggal pensiun. “Sekarang sudah ada tujuh jabatan eselon II yang kosong. Belum lagi, bulan Juli nanti, jabatan strategis yang dipimpin eselon II ada yang kosong. Pejabatnya pensiun. Jadi, total ada sembilan jabatan yang kosong,” ujarnya.

Untuk menunjang kinerja SKPD agar bisa tetap baik dalam melayani masyarakat, maka harus segera diisi oleh pejabat eselon II lainnya untuk mengisi kekosongan tersebut. “Idealnya memang harus cepat diisi,” tuturnya.

Pihaknya sudah melakukan rapat terkait kekosongan jabatan tersebut. “Bukan cuma eselon II saja yang kosong. Tapi ada juga dari eselon III dan IV yang mengalami kekosongan. Kemarin (10/6) saya sudah rapat dengan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dan Pak Sekda,” ujarnya.

Lalu kapan Imron koordinasi dengan KPK? Dia menjawab pekan ini. “Pekan ini kami mengajukan konsultasi. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dalam waktu dekat,” ungkapnya.

Pihaknya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan KPK bertujuan agar di kemudian hari tidak ada lagi permasalahan yang berkaitan dengan hukum. “Kita ingin melaksanakan mutasi dan rotasi benar-benar sesuai dengan aturan yang ada. Sekaligus juga benar-benar transparan,” tuturnya.

Pihaknya akan melakukan asessment dan open bidding untuk melakukan pengisian jabatan yang kosong. “Kita putar dulu setelah assessment. Nanti setelah diputar jabatan, kita akan lihat mana nih jabatan yang kosong. Setelah itu kita lakukan open bidding untuk pengisian jabatan yang kosong,” ungkapnya.

Dalam asessment dan open bidding, pihaknya akan melibatkan akademisi yang ada di Jawa Barat. “Kita libatkan akademisi agar bisa benar-benar transparan dan sesuai aturan,” ujarnya. (den)

Berita Terkait