Anak di Bawah Umur Rentan Terjerat Masalah Hukum

ILUSTRASI

Terkait kasus di wikayah Jagasatru yang menyebabkan satu orang meninggal dunia, lanjut Eris, dua ABH yang terlibat tetap diproses hingga ke persidangan sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Untuk kasus ini, pihak Bapas menyampaikan rekomendasi agar ABH sebagai pelaku agar menjalani pembinaan di panti rehabilitasi social anak bermasalah dengan hukum (PRSABH) di Bogor. Tujuannya agar anak-anak tersebut bisa mendapat pembinaan mental kepribadian, pendidikan sekolah yang sekaligus mendapat bekal keterampilan.

“Hingga saat ini, kasus ini masih dalam proses persidangan. Bapas Cirebon sudah menyampaikan saran, yakni agar pelaku ABH dibina di panti rehabilitasi social anak bermasalah dengan hukum (PRSABH) di Bogor. Mudah-mudahan dikabulkan oleh hakim. Ini sesuai hasil assessment yang dilakukan Bapas,” ujar Eris.

Eris menambahkan, selain melakukan pendampingan terhadap pelaku tindak kriminal di bawah umur, tugas utama Bapas sesuai dengan amanah UU No. 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah melakukan upaya diversi, dari mulai tingkat penyidik di kepolisian sampai dengan tingkat penuntutan di kejaksaan.

“Jika di tingkat penyidik tidak melakukan upaya diversi, tentu ada ketentuan dan konsekuensi yang akan dijatuhkan karena tidak mengindahkan aturan undang-undang,” ujarnya. Menurutnya, dalam UU SPPA telah dijabarkan bahwa diversi wajib dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan.

Halaman: 1 2 3