Apa Kabar “Hantu” Supersemar?

Presiden Soekarno (tengah) dan Letjen Soeharto (kiri) memberi hormat kepada bendera merah putih saat upacara kemerdekaan 17 Agustus 1966. Foto oleh AFP

Senin, 11 Maret 2019, 53 tahun lalu, Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) lahir. Hngga kini keberadaannya masih diselubungi selimut kontroversi. Ada tiga kontroversi di seputar Supersemar, yaitu teks, proses mendapatkan surat itu, dan interpretasi perintah dalam surat itu.

Jika demikian timbul pertanyaan ihwal keabsahan Orde Baru. Mau sampai kapan bangsa ini meributkan Supersemar? Supersemar tidak hanya ada satu versi saja sehingga apa yang sebenarnya diperintahkan Presiden Sukarno kepada Letjen Soeharto saat itu belum terkuak dengan pasti: apakah sekadar menjaga keamanan negara termasuk presiden dan keluarganya, atau pengalihan kekuasaan? Penafsiran dan pengaruh penguasa saat itu juga turut menentukan jalannya sejarah di negeri ini.

Hingga 2013, setidaknya ada 4 versi Supersemar yang disimpan oleh pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Keempat versi itu berasal dari tiga instansi, yakni 1 versi dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI AD, 1 versi dari Akademi Kebangsaan, dan 2 versi dari Sekretariat Negara (Setneg). Yang menjadi pegangan selama Orde Baru adalah versi pertama dari Puspen TNI AD.

Lantas, manakah Supersemar yang asli dari keempat versi itu? Ternyata tidak ada alias palsu semua. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh mantan Kepala ANRI, M. Asichin, saat menjadi pembicara dalam Workshop Pengujian Autentikasi Arsip di Jakarta pada 21 Mei 2013.

“Dari bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (Labfor) Mabes Polri, semuanya dinyatakan belum ada yang orisinal, belum ada yang autentik. Jadi, dari segi historis, perlu dicari terus di mana Supersemar yang asli itu berada,” ungkap M. Asichin kala itu seperti dikutip www.menpan.go.id.

Terkait Supersemar versi Puspen TNI AD yang selama ini dijadikan pegangan Suharto, M. Asichin menegaskan itu juga tidak asli. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa suksesi kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto memang tidak terjadi seperti yang selama Orde Baru diyakinkan kepada masyarakat.

“Supersemar versi TNI AD itu sudah dibuat dengan teknologi mesin komputer. Padahal, tahun 1966 belum digunakan mesin komputer, masih menggunakan mesin ketik manual. Berarti dokumen itu palsu, dibuat setelah tahun 1970-an,” kata M. Asichin.

Jika keempat versi Supersemar yang disimpan ANRI ternyata palsu, lantas di manakah naskah yang asli?

“Tidak ada yang tahu di mana surat asli Supersemar berada. Selain itu, banyak versi yang beredar… Teks otentik itu penting untuk kita lihat asas orisinalitasnya. Kalau tidak ada, ya seperti sekarang, debat yang tidak ada habisnya,” kata sejarawan muda, Bonnie Triyana, seperti dilansir Rappler, 11 Maret 2015.

Ahmad Sukendro

Ahmad Sukendro adalah orang kepercayaan Jenderal Abdul Haris Nasution. Nama terakhir ini dikenal kerap berseberangan dengan Sukarno selaku presiden dan Pemimpin Besar Revolusi. Di tahun 1956, Sukendro menjadi mata-mata Nasution yang turut mengintai gerakan kelompok Lubis—dikenal sebagai kelompok anti-Nasution di Angkatan Darat.

Arsip CIA bertajuk “Central Intelligence Agency 11 September 1959” pun mencatat kasus Sukendro. “Jenderal Nasution, yang merangkap jabatan Kepala Staf dan Menteri Pertahanan, telah berusaha menentang Jaksa Agung Gatot Tarunamihardja, menyelidiki kembali perdagangan (gelap) menyimpang yang melibatkan kepala intelijen tentara Letnan Kolonel Sukendro.”

Kasus yang mencuat sejak akhir Februari 1959 ini oleh Nasution dianggap sudah ditutup. Namun, pada 9 September, sang Jaksa Agung balik dilaporkan atas tuduhan palsu.

Mengenai kedekatan Sukendro dengan CIA, menurut John Roosa dalam Dalih Pembunuhan Massal (2007), Sukendro pernah belajar di Universitas Pittsburgh dan menjalin kontak lebih dekat dengan para pejabat AS dan CIA.

Di masa-masa turbulensi politik, Sukendro berada di Istana Merdeka ketika Supersemar diberikan kepada Soeharto. Dalam buku AM Hanafi Menggugat: Kudeta Jend. Soeharto dari Gestapu ke Supersemar (1998), AM Hanafi yang ketika itu Duta Besar Indonesia untuk Kuba dan berteman dengan Sukendro, juga sedang berada di sana.

Pada 11 Maret 1966 itu, keduanya melihat presiden diikuti para wakil perdana menteri (waperdam) tergopoh-gopoh menuju Bogor. Istana mulai tidak aman. Ada pasukan tak dikenal di luar, yang ternyata pasukan Kostrad yang ditempatkan Kemal Idris. Sukendro, yang merasa ada gelagat tidak baik bagi presiden, kemudian meminta AM Hanafi untuk mengejar Presiden dan menempelnya di mana pun ia berada.

“Jangan tinggalkan bapak [Sukarno] sendirian,” kata Sukendro pada Hanafi. Meski sudah berusaha, Hanafi gagal. Dia tidak dapat tempat duduk untuk ikut di dalam helikopter presiden. Petang harinya, barisan jenderal pendukung Soeharto sudah mengantongi Supersemar yang bukan main saktinya, sehingga Soeharto akhirnya menjadi presiden.

Inti dari Supersemar adalah surat perintah dari Presiden Sukarno yang ditandatangani tanggal 11 Maret 1966. Isinya adalah instruksi presiden kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam pengamanan negara yang memang sedang rentan saat itu, salah satunya karena dampak peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Amirmachmud

Amirmachmud besar jasanya kepada Orde Baru. Bersama Mayor Jenderal M. Jusuf dan Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Mayor Jenderal Amirmachmud adalah salah satu jenderal yang terlibat dalam sejarah Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Namanya dikenang sebagai “kurir” Supersemar hingga ia meninggal pada 21 April 1995.

Wakil Perdana Menteri Dr. Soebandrio dalam bukunya, Kesaksianku Tentang G-30-S (2002), mengaku ada di Istana Bogor ketika Supersemar ditandatangani. “Saya masuk ruang pertemuan. Bung Karno sedang membaca surat. Basuki Rachmat, Amir Machmud dan M Jusuf duduk di depannya. Lantas saya disodori surat yang dibaca oleh Bung Karno, sedangkan Chaerul Saleh duduk di sebelah saya” (hlm. 79).

Sukarno bertanya kepada Soebandrio, apa dia setuju dengan isi Supersemar itu. Namun Soebandrio enggan menjawab. Ia mengaku mendengar Amirmachmud menyela: “Bapak Presiden tanda tangan saja. Bismillah saja, Pak.”

Seingat M Jusuf, seperti ditulis Atmadji Sumarkidjo dalam Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit (2006:183), Presiden Sukarno menengok kepada tiga jenderal yang menghadap di Istana Bogor itu.

“Ini semua sudah benar?” tanya Sukarno.

Serentak tiga jenderal itu bilang: “Itulah yang terbaik.”

“Bung Karno membubuhkan tanda tangan dalam Surat Perintah Sebelas Maret adalah karena digerakkan oleh Allah SWT setelah adanya ucapan Bismillahirrahmannirahim yang serempak dari semuanya yang hadir di lstana Bogor pada waktu itu,” aku Amirmachmud dalam H. Amirmachmud, Prajurit Pejuang: Otobiografi (1987: 270). Bagi Amirmachmud, “Supersemar itu benar-benar mukjizat.”

Supersemar yang dibawa tiga jenderal itu pun membuka jalan bagi Letnan Jenderal Soeharto menjadi orang nomor satu di Indonesia. Tiga jenderal itu ikut meninggi pula kariernya. M. Jusuf menjadi Menteri Perindustrian hingga 1978, setelahnya jadi Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan Keamanan. Sementara itu Basuki Rachmat dan Amirmachmud jadi Menteri Dalam Negeri.

(*)