Asia Tenggara Diminta Stop Impor Sampah

PELABUHAN-DADAP-DIPENUHI-SAMPAH
SAMPAH : Pelabuhan Dadap Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu dipenuhi sampah plastik. FOTO: UTOYO PRIE ACHDI/RADAR INDRAMAYU

BANGKOK – Kelompok lingkungan hidup Greenpeace, mengimbau pada semua negara Asia Tenggara untuk melarang impor sampah dari negara-negara maju, guna membantu penanggulangan krisis polusi plastik.

Pasalnya, di Asia Tenggara telah terjadi lonjakan yang mengerikan impor sampah plastik dan elektronik dari negara maju. Lonjakan terjadi, setelah pendaur-ulang papan atas dunia, Tiongkok melarang impor. Sehingga jutaan ton sampah dialihkan ke negara yang kurang memiliki peraturan.

Thailand mulai Kamis (20/6) menjadi tuan rumah pertemuan empat hari para pemimpin 10 negara Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dalam membahas masalah paling mendesak di wilayah itu, termasuk sampah plastik di samudra.

“Greenpeace Asia Tenggara menuntut para pemimpin ASEAN menaruh masalah ini pada agenda selama pertemuan puncak tahun ini dan mengeluarkan deklarasi bersatu guna menangani krisis sampah plastik di wilayah ini. Deklarasikan larangan segera atas semua impor sampah plastik,” kata Greenpeace, Rabu (19/6)

Direktur Ecological Alert and Recovery Thailand (EARTH) Foundation Penchom Saetang mengatakan, pertemuan tahun ini digelar demi kepentingan ASEAN. Tema pertemuan adalah kesinambungan.

“Menyambut sampah plastik dan elektronik dari luar negeri atas nama pembangunan harus diakhiri segera,” kata Saetang.

Sebagian negara Asia Tenggara dalam beberapa bulan belakangan ini telah melakukan tindakan guna mencegah aliran sampah. Indonesia adalah yang paling akhir menolak impor sampah dari Kanada setelah tindakan serupa oleh Malaysia dan Filipina.

Thailand tidak melarang impor sampah plastik, tapi berencana untuk mengakhirinya sampai 2020. Thailand memberlakukan sebagian larangan atas sampah elektronik.

Greenpeace juga mendesak negara ASEAN mengesahkan amandemen Konvensi Basel, yang berusia 30 tahun. Konvensi itu adalah kesepakatan PBB mengenai gerakan dan pembuangan sampah berbahaya, untuk membatasi aliran sampah plastik ke negara berkembang. (der/nt/fin)