Asuransi Nelayan Harus Jadi Prioritas, Pemkab Bisa Kolaborasi dengan Swasta

POLEMIK ASURANSI: Asuransi nelayan memiliki banyak keunggulan, seperti proteksi dan perlindungan nelayan saat bekerja. Namun para nelayan mengaku keberatan jika harus membayar setiap tahun untuk program asuransi. Salah satunya para nelayan yang berada di pesisir Gebang. FOTO: ANDRI WIGUNA/RADAR CIREBON
POLEMIK ASURANSI: Asuransi nelayan memiliki banyak keunggulan, seperti proteksi dan perlindungan nelayan saat bekerja. Namun para nelayan mengaku keberatan jika harus membayar setiap tahun untuk program asuransi. Salah satunya para nelayan yang berada di pesisir Gebang.FOTO: ANDRI WIGUNA/RADAR CIREBON

CIREBON-Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno menyebut, program asuransi nelayan harus menjadi prioritas Pemkab Cirebon ke depan. Tidak hanya memfasilitasi program asuransi dari kementerian terkait, namun juga harus setiap tahun mengalokasikan dana di APBD.

Hal tersebut disampaikan Cakra saat ditemui Radar Cirebon beberapa waktu lalu. Menurutnya, jumlah nelayan di Kabupaten Cirebon cukup banyak. Saat ini, kurang lebih jika ditotal sekitar 17 ribu nelayan.

“Jumlah nelayan kan sangat banyak. Kalau hanya mengandalkan dari DAK atau kementrian kan lama. Dihitung saja jumlah nelayannya. Tinggal hitung kebutuhan anggarannya. Nanti kita alokasikan di APBD,” bebernya.

Menurut Cakra, risiko bekerja di laut sangat tinggi. Terlebih, cuaca dan kondisi di laut sangat tidak menentu. Oleh karena itu, para nelayan butuh proteksi dan perlindungan.

“Ini yang saya maksud negara harus hadir di seluruh kondisi masyarakat. Nelayan ini kan bekerja sangat berisiko. Belum lagi hasilnya yang tidak menentu. Berbeda dengan pemilik perahu, kadang nelayan kecil hanya dapat cukup buat makan. Boro-boro untuk bayar asuransi, ini yang harus dipikirkan pemerintah,” imbuhnya.

Cakra menyebut, formula yang bisa dipakai pemerintah ada bermacam-macam. Dari mulai skema yang mirip dengan bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan iuran pada BPJS, atau skema lainnya yakni menggandeng swasta sebagai implementasi CSR. Untuk membantu baik iuran ataupun stimulan.

“Swasta juga bisa digandeng. Kan ada CSR, beri swasta ruang untuk membantu masyarakat Cirebon, khususnya nelayan. Ini harus sinergi agar beban pemerintah tidak terlalu berat. Tinggal digodok bersama saja skemanya,” jelasnya.

Sementara itu, sejumlah nelayan di Wilayah Timur Cirebon mengeluhkan bantuan asuransi nelayan yang rupanya harus dibayar preminya setiap tahun oleh para nelayan.

Salah satu nelayan yang ditemui Radar Cirebon di Gebang, Sunadi mengatakan, lebih baik tidak ikut asuransi ketimbang harus membayar 175 ribu pertahun untuk asuransi. Menurutnya, jangankan untuk membayar asuransi, untuk biaya hidup sehari-hari saja sudah berat, karena biaya hidup naik karena harga-harga kebutuhan mahal.

“Awalnya dikira bantuan gratis. Gak tahunya setiap tahun harus bayar, duit dari mana? Kalau yang punya kapal sih banyak uangnya. Kita nelayan kecil sulit dapat uang. Punya tabungan juga biasanya untuk persiapan nganggur di musim baratan,” ungkapnya. (dri)