BahasaKita, Layanan Transkrip Teks dan Suara saat Debat Capres

Debat kedua pilpres 2019 berlangsung pada Minggu (17/2) malam. Ada yang menarik dengan debat kali ini. Selain bisa dinikmati lewat tayangan stasiun televisi, streaming, dan portal berita, hasil debat juga bisa dinikmati lewat layanan BahasaKita.

Bahkan, hasil rangkuman debat juga bisa dilihat secara lengkap mulai dari pembukaan oleh moderator, adu pandangan oleh kedua calon terkait Infrastruktur, Pangan, Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Platform transkripsi suara menjadi teks secara otomatis dan langsung ini memudahkan penutur asing, turis, tenaga kerja asing, guru, dan siapa saja yang sedang belajar bahasa Indonesia.

Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini melakukan pemrosesan suara, bahasa alami, pengucapan otomatis, mesin penerjemah, sintesis suara, biometrik suara, dan teknologi terkait suara.

Lewat akun LinkedIn pribadi, CEO BahasaKita Oskar Riandi menjelaskan cara kerja layanan ini dengan mengenali suara pembicara sehingga otomatis memunculkan nama pembicara dalam transkrip.

Jika pembicara belum terdaftar, notula akan memberikan notifikais adanya pembicara tanpa nama. Nantinya, hasil rapat atau debat akan diurutkan sesuai kronologi untuk diketahui kapan dan siapa yang berbicara mengenai suatu topik.

Selain mentranskrip ucapan secara langsung, notula juga bisa memproses suara rekaman dalam bentuk wav.

Lewat situs resminya, BahasaKita menjelaskan sembilan produk yang dikembangkan untuk mentranskrip teks menjadi suara mulai dari Notula Rapat, Notula Telephony, Kutulis, Dikte.in, Smart Media Monitoring System, Smart speaker, Notula Payment, Polis (Proof of Live Information System, dan eMedis.

Layanan ini akan mentranskrip ucapan menjadi teks dan perintah suara (voice command & control). Aplikasi ini bisa bisa dikembangkan untuk berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, kependudukan, jasa, dan perbankan.

Hingga saat ini, transkripsi suara menjadi teks yang dikembangkan BahasaKita sudah digunakan oleh TNI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pertahanan, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kesehatan. (*)