Banyak Dilanggar, PT KAI Edukasi Warga di Perlintasan KA

Pegawai PT KAI membawa famplet dan poster berisi imbauan untuk tertib berlalu lintas di perlintasan kereta api. FOTO:OKRI RIYANA/RADAR CIREBON

CIREBON–Di perlintasan sebidang kereta api (KA) seringkali terjadi kecelakaan. Sebagian besar karena tidak disiplinnya pengendara motor dan mobil yang tetap menerobos palang pintu. Tak jarang korban jiwa melayang berikut kerugian material lainnya.

Manajer Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) III Cirebon Lukman Arif mengatakan,  bersama instansi terkait melakukan sosialisasi keselamatan di 6 perlintasan sebidang. Yang berada di daerah Tegal, Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu. Sosialisasi ini dilaksanakan selama 2 hari, mulai 17-18 September.

Tak hanya imbauan untuk mematuhi aturan di perlintasan sebidang, di lokasi tersebut pihak kepolisian juga melakukan penegakan hukum. Kegiatan ini juga serentak di sejumlah perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera. “Sosialisasi ini selain oleh para pegawai PT KAI, kami menggandeng pihak kepolisian, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja Kota/Kabupaten, serta Komunitas Pecinta Kereta Api,” ujar Lukman, di sela sosialisasi di perlintasan KA Jl RA Kartini.

Diharapkannya, kesadaran masyarakat untuk menaati aturan lalu lintas di perlintasan sebidang semakin meningkat. Sebab, pelanggaran lalu lintas di perlintasan sebidang tidak saja merugikan pengendara jalan tetapi juga perjalanan kereta api.

Sosialisasi ini, juga merupakan tindak lanjut dari FGD pada 6 September lalu, yang bertanjuk “Perlintasan Sebidang Tanggung Jawab Siapa”, dalam rangkaian HUT ke-74 PT KAI. Dari FGD tersebut melahirkan piagam komitmen bersama yang ditandatangani oleh DPR RI, Kemenhub, Kemendagri, Bappenas, KNKT, POLRI, KAI, dan Jasa Raharja.

“Isi piagam tersebut menyatakan melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang mengatur dan atau terkait perlintasan sebidang. Melakukan evaluasi keselamatan di perlintasan sebidang, dan melakukan kegiatan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang sesuai tugas dan kewenangannya,” beber Lukman.

Untuk diketahui, lanjutnya, perlintasan sebidang merupakan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan yang dibuat sebidang. Hal ini muncul dikarenakan meningkatnya mobilitas masyarakat menggunakan kendaraan yang harus melintas atau berpotongan langsung dengan jalan kereta api.

Sesuai UU 23/2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 94 menyatakan, untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup. Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Dari catatannya, terdapat 71 perlintasan sebidang dijaga, 92 perlintasan sebidang tidak dijaga dan 11 perlintasan liar. Ini membentang sepanjang jalur KA dari Brebes-Tanjungrasa dan Cirebon Prujakan-Songgom. Sedangkan perlintasan tidak sebidang baik berupa flyover maupun underpass berjumlah 25.

Pada tahun 2019 ini, di wilayahnya telah terjadi 47 kali kecelakaan yang mengakibatkan 45 nyawa melayang. Salah satu tingginya angka kecelakaan pada perlintasan juga kerap terjadi lantaran tidak sedikit para pengendara yang tetap melaju meskipun sudah ada peringatan melalui sejumlah rambu yang terdapat pada perlintasan resmi.

Peraturan lain yang mempertegas adalah UU 22/2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 114 menyatakan bahwa, pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib. “Berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai di tutup dan atau ada isyarat lain. Mendahulukan kereta api, dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel,” ungkapnya.

Menurutnya, meskipun kewajiban terkait penyelesaian keberadaan di perlintasan sebidang bukan menjadi bagian dari tanggung jawab KAI selaku operator, namun untuk mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang beberapa upaya telah dilakukan KAI.

Di antaranya melakukan sosialisasi dan menutup perlintasan tidak resmi sebanyak 63 perlintasan. Ini dilakukan dari tahun 2018 hingga bulan Agustus 2019. Pada prosesnya langkah yang dilakukan KAI untuk keselamatan tersebut juga kerap mendapatkan penolakan dari masyarakat. (gus)

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait