Begini Tanggapan Plt Kadistan soal Lahan Pertanian di Kuningan Makin Susut

lahan-sawah
Ilustrasi. Foto: Ilmi Yanfaunnas/Radar Cirebon

KUNINGAN – Warga di Kabupaten Kuningan yang berprofesi sebagai petani mengkhawatirkan dengan kondisi lahan pertanian yang semakin menyusut karena alih fungsi lahan. Karena mata pencaharian mereka semakin tergerus seiring alih fungsi lahan.

Alih fungsi lahan ini juga menyasar hingga pedesaan. Mulai dari maraknya pembangunan perumahan oleh pengembang, berdirinya industri dalam skala sedang, juga tak terbendungnya pembangunan toko-toko retail yang memanfaatkan lahan pertanian.

Imbasnya, jumlah petani mengalami penurunan akibat kehilangan lahannya. Kondisi ini diperparah dengan tidak ada niat dari pemkab untuk mencetak area persawahan yang baru mengganti yang hilang.

Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kuningan Dodi Nurochmatuddin membenarkan berkurangnya lahan pertanian dalam beberapa tahun terakhir. Namun dia menegaskan bahwa susutnya lahan pertanian bukan murni kesalahan pemerintah.

Apalagi menurutnya, lahan yang sekarang banyak beralih fungsi itu mayoritas milik masyarakat. Sehingga pemerintah tidak bisa melarang pemilik lahan untuk tidak menjualnya.

“Coba cek ke lapangan, lahan pertanian milik siapa yang berubah menjadi pertokoan? Pasti milik masyarakat. Kalau pemerintah melarang masyarakat menjual tanahnya, ya pemerintah tidak ada hak,” tegas Dodi yang juga menjabat sebagai staf ahli bupati tersebut.

Menurut Dodi, berkurangnya lahan pertanian sebenarnya tidak ada masalah sepanjang petani bisa meningkatkan hasil produksinya. Peningkatan itu bisa melalui berbagai cara termasuk dengan menerapkan sistem pertanian terpadu.

“Luas lahan pertanian yang berkurang, saya kira tak terlalu mengkhawatirkan. Dengan catatan, para petani mampu meningkatkan hasil produksi pertaniannya. Jangan sampai malah produksi menurun. Saya selalu menekankan kepada petani untuk lebih produktif lagi dalam mengolah lahan, meski luasnya tidak seberapa,” ujarnya.

Ditanya soal berapa ribu hektar lahan pertanian yang mengalami penyusutan, Dodi menyatakan belum tahu secara keseluruhan. Yang pasti, penyusutan lahan pertanian benar terjadi, dan pemerintah tidak akan mencetak sawah baru karena membutuhkan biaya yang besar.

“Pencetakan sawah baru untuk mengganti lahan yang hilang, saya kira tidak mungkin dilakukan pemkab. Soalnya butuh biaya yang sangat besar. Solusinya ya saya menekankan ke petani untuk menerapkan pola tanah yang benar agar hasilnya meningkat,” imbuh dia.

Pantauan Radar Kuningan, lahan-lahan pertanian kelas satu di sepanjang Jalan Kuningan-Sampora banyak yang sudah berubah menjadi bangunan industri, pertokoan, perumahan dan swalayan.

Padahal di masa jayanya, dalam satu dekade ke belakang, area pertanian kelas satu itu menjadi sumber penghidupan ribuan petani.

Terlebih hasil panennya juga melimpah karena ketersediaan sumber air untuk pertanian. Dari wilayah Bandorasa, misalnya, dikenal sebagai penghasil ubi jalar berkualitas yang menjadi primadona di kota besar. (ags)