Beredar Video Kesaksian Agum Gumelar: Tim Mawar yang Melakukan Penculikan itu Bekas Anak buah Saya

Kolonel Gasing, Kolonel M Simbolon, Kolonel Prabowo Subianto, Letkol. Sriyanto, Kol. G Heru dan Brigjen Agum Gumelar di Markas Kopassus, Jakarta, 1994 [TEMPO/ Rini PWI; 22D/042/1994; 20010920].
Kolonel Gasing, Kolonel M Simbolon, Kolonel Prabowo Subianto, Letkol. Sriyanto, Kol. G Heru dan Brigjen Agum Gumelar di Markas Kopassus, Jakarta, 1994 [TEMPO/ Rini PWI; 22D/042/1994; 20010920].

Wiji Thukul dan Andi Arief termasuk aktivis yang menjadi korban penculikan menjelang keruntuhan rezim Soeharto atau Orde Baru. Tanggal 28 Maret 1998, Andi menghilang dan konon “diamankan” Tim Mawar dari Kopassus.

Prabowo Subianto kerap dikait-kaitkan dengan Tim Mawar meskipun saat Andi diculik, mantan menantu Soeharto ini bukan lagi Danjen Kopassus, melainkan sudah dilantik menjadi Pangkostrad.

“Tim Mawar yang melakukan penculikan itu bekas anak buah saya juga, dong. Saya juga melakukan pendekatan dari hati ke hati,” kata Agum dalam sebuah diskusi yang rekamannya diunggah oleh Ulin Ni’am Yusron.

Langkah itu ditempuh ketika dirinya menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998. DKP dibentuk untuk mengusut kasus penculikan aktivis. Hasilnya, Agum  mengaku tahu bagaimana korban penculikan itu dibunuh dan dibuang.

“Ketika dari hati ke hati dan mereka, di sinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya. Saya tahu,” ujarnya menambahkan.

Agum yang kini anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu tak merinci lebih lanjut soal keberadaan aktivis yang diculik itu. Dia hanya mengatakan hasil penyelidikan DKP dalam kasus penculikan membuktikan ada kesalahan yang dilakukan oleh Danjen Kopassus saat itu, Prabowo Subianto yang kini maju sebagai calon presiden.

Prabowo disebut Agum terbukti melakukan pelanggaran berat. Karena hal itulah DKP kemudian mengeluarkan rekomendasi pemberhentian Prabowo dari dinas militer.

Rekomendasi pemberhentian Prabowo dari dinas militer, disebut Agum, ditandatangani oleh semua anggota DKP yang berjumlah tujuh orang. Termasuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat.

Di Pilpres 2019, Demokrat memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Terkait tuduhan pelanggaran HAM itu, kubu Prabowo sudah memberikan bantahan.

Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu sebagai isu yang digoreng setiap kali pilpres. Dahnil kemudian mempertanyakan sikap Agum yang selama ini diam terkait kasus tersebut.

“Itu kan pernyataan pak Agum yang selalu keluar lima tahunan, setiap mau Pilpres. Terus selama ini pak Agum ngapain aja? Kalau memang ada masalah dan segala macam,” ujar dia.

“Kan dia pendukung Jokowi. Harusnya dia minta Jokowi untuk menyelesaikan kalau itu ada masalah, segala macam. Sebagai orang dekat pak Jokowi, harusnya dia bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau ada masalah ya. Kalau dia mau menuding pak SBY, pak Prabowo segala macam,” sambungnya.

Dahnil mengatakan Agum sebagai orang dekat Jokowi harusnya bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Dahnil menganggap Agum sedang melakukan pembusukan terhadap karakter Prabowo.

“Tapi kan kasus itu sama sekali… Talang Sari kemudian kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya. Jadi bagi saya ini kerja lima tahunan pak Agum, lakukan pembusukan terhadap pak Prabowo maupun pak SBY,” bebernya.

Dia kemudian mengungkit janji Jokowi untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Menurut Dahnil, janji Jokowi itu hanya pepesan kosong.

“Ya itu tadi kalau pak Agum misalnya, fakta, data yang terkait yang bisa ditindak, harusnya dia bisa bantu Jokowi menyelsaikan itu. Kan dulu Jokowi janjinya mau menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Tapi janji itu janji kosong, basi. Kemudian Pilpres, pada saat pilpres digoreng lagi,” tuturnya.
(*)