Bos PT Kings Digarap KPK, Pemeriksaan Terkait TPPU yang Menjerat Sunjaya

Ilustrasi

JAKARTA-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aset-aset mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang. Kemarin, penyidik memanggil Direktur Utama PT Kings Property, Sutikno. “Sutikno diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SUN (Sunjaya) terkait kasus TPPU,” singkat Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (9/10).

PT Kings Property ikut terseret dalam pusaran korupsi yang menjerat Sunjaya. Perusahaan ini diketahui menggarap kawasan industri yang dipusatkan di Kecamatan Losari. Ketika KPK mengumumkan Sunjaya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU), perizinan kawasan industry Losari, di mana di dalamnya juga termasuk properti, turut disorot oleh KPK.

Lembaga anti rasuah itu menyebut ada aliran uang yang disebut-sebut sebagai hadiah sebesar Rp4 miliar yang diberikan kepada Sunjaya. Bahkan sejak Sunjaya di-OTT KPK pada Oktober 2018, pimpinan PT Kings Property turut diperiksa. Dua di antaranya adalah Sutikno dan Sukirno.

Mereka sudah diperiksa beberapa kali terkait investasi besar-besaran yang dilakukan di Kecamatan Losari. Kini, investasi itu disebut macet. Dinas terkait, dalam hal ini Dislakan (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kabupaten Cirebon menolak mengeluarkan rekomendasi alih fungsi lahan dari tambak ke industri sebelum kasus yang menjerat Sunjaya selesai.

Kabid Perikanan Budidaya Dislakan Kabupaten Cirebon Saiduna saat ditemui beberapa waktu lalu menegaskan investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Cirebon harus menempuh perizinan secara prosedur. Apalagi, rencana industrialisasi di Kecamatan Losari ini banyak menuai pro dan kontra.

“Kita harus punya win-win solution. Jangan sampai keberadaan kawasan industri menimbulkan masalah. Pemerintah hadir itu untuk memecahkan masalah, bukan menambah masalah,” ujar Saiduna kepada Radar Cirebon.

Menurutnya, saat ini saja masalah perizinan yang diajukan PT King Property masih berproses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, pihaknya lebih hati-hati. Alternatifnya, distop dulu. “Jangan sampai kita mengeluarkan rekomendasi, tapi menimbulkan masalah,” terangnya.

Ditambah lagi, sambung dia, seluruh lahan tambak di Kecamatan Losari bisa habis jika pembangunan itu terwujud. Maka dari itu, perlu ada kajian. Dislakan sendiri sampai saat ini masih menerawang. Namun, belum ditampilkan. “Nanti kalau sudah selesai kasusnya baru kita tampilkan,” tuturnya.

Terpisah, Kuwu Desa Tawangsari, Kecamatan Losari, Saerofik, menyebut tidak ada informasi pasti terkait pelunasan lahan milik warganya yang dibeli PT Kings Property. Dikatakan, ketidakjelasan itu mulai terasa setelah Sunjaya di-OTT KPK

Hingga kini belum ada kabar terbaru terkait waktu pelunasan. Bahkan beberapa kali jadwal yang diberikan oleh PT Kings meleset tanpa alasan yang jelas. “Sampai sekarang belum ada kabar lagi. Kalau warga yang nanya ya banyak, tapi saya tidak bisa memberikan informasi apapun karena memang ke pihak desa juga tidak ada informasi,” ujar Saerofik saat diwawancara Radar Cirebon, Rabu (9/10).

Menurutnya, ia tidak mengetahui apakah PT Kings terkait dengan kasus Sunjaya atau tidak. “Yang jelas pelunasan pembelian tanah tersebut harus segera dilakukan karena pemilik lahan juga membutuhkan uang. Pemilik lahan pengennya segera. Ada yang mau bayar utang, ada yang buat kebutuhan hidup, ada yang buat usaha dan banyak kebutuhan lainnya,” imbuhnya.

Menurutnya, memang dalam jual beli tersebut pemilik lahan hanya diberikan uang muka dengan jumlah yang bervariasi yang tidak kecil jumlahnya. Dari mulai 30 persen hingga 50 persen. Warga dan pemilik lahan sebenarnya ingin membatalkan namun bingung karena posisi uang sudah habis. “Dulu pas awal itu kan lumayan besar uang mukanya. Jadi sekarang sudah habis karena dipakai untuk kebutuhan. Jadi kalau harus melakukan pengembalian ya jelas pemilik lahan tidak mau. Ini jadi sulit situasinya. Mau dibatalin gak bisa, mau dilanjutin tapi gak lunas-lunas,” jelasnya.

Sementara itu, kondisi yang terjadi saat ini sebenarnya sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh Komisi I DPRD saat kunjungan ke Desa Ambulu pada Januari 2019.  Saat itu DPRD mendapati fakta proses jual beli ataupun pemberian uang muka yang dilakukan pihak terkait dilakukan tanpa kejelasan. Di mana hal ini akan sangat berpotensi merugikan para pemilik lahan karena pemberian uang muka tanpa ada kepastian kapan pelunasan akan dilakukan.

DPRD saat kunjungan ke Ambulu tidak mendapati satu pun dokumen jual beli yang dilakukan baik secara perikatan perjanjian jual beli (PPJB) ataupun perjanjian jual beli (PJB). Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan penertiban terkait prosesnya, di mana pengadaan lahan harus beli secara aturan, tidak boleh di bawah tangan, harus terbuka, jelas waktu pelunasan dan harus tertuang dalam dokumen.

Rencana pembangunan kawasan industri di Losari juga menuai pro dan kontra. Penolakan pun bermunculan karena rencana alih fungsi lahan seluas 2.000 hektare di satu kecamatan dianggap bisa menggerus kearifan lokal dan mata pencaharian warga Losari yang mayoritas merupakan petani, petambak, dan nelayan. (fin/dri)

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait