BPN Pasangan 02 Resmi Gugat ke MK

Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto menyerahkan berkas gugatan hasil Pilpres 2019 di MK, Jumat malam (24/5). FOTO:IWAN TRI WAHYUDI/FIN
Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto menyerahkan berkas gugatan hasil Pilpres 2019 di MK, Jumat malam (24/5).FOTO:IWAN TRI WAHYUDI/FIN

Bambang menduga, Bawaslu tidak mampu mengungkap kebenaran yang BPN ajukan terkait dugaan TSM. Selain menjelaskan perihal laporan, ia juga mengeluhkan sejumlah akses jalan menuju MK yang ditutup. Bambang sempat menduga adanya kejanggalan. “Kami akhirnya memutuskan untuk turun dari kendaraan. Dan jalan ke MK,” tandasnya.

Terpisah, Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo Subianto sangat santai saat membahas materi gugatan Pilpres 2019 di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV. “Tadi Pak Prabowo santai (bahas materi gugatan). Sudah fix dan bulat,” kata Muzani.

Anggota DPR RI asal Dapil Lampung I itu menambahkan dalam pembahasan gugatan yang disampaikan ke MM tak ada perbedaan pendapat yang keras. Menurut dia, semua berjalan dengan lancar. “Tapi, secara detail biar tim hukum yang akan menjelaskan kepada masyarakat,” ujarnya.

Di MK, Koordinator Tim Hukum Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo membenarkan penunjukan Bambang Widjojanto sebagai ketua tim hukum yang akan memimpin beberapa lawyer dalam mengawal gugatan di MK. Anggota tim hukum yang akan mengajukan gugatan sebanyak 8 orang. Selain Bambang, ada Teuku Nasrulah, dan Denny Indrayana. Dalam daftar tim hukum itu tidak ada nama advokat senior Otto Hasibuan dan pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin.

Sementara itu, salah satu panitera penerima dari MK mengatakan proses tersebut merupakan proses awal, yakni tahapan pengajuan permohonan. Dalam pengajuan, panitera mengatakan harus dilengkapi dengan dokumen, yakni harus dirangkap sebanyak 12 rangkap.

Selain itu, panitera menambahkan, permohonan juga harus disertai daftar alat bukti. “Yang disampaikan ke MK dalam rangka memenuhi persyarakatan formal. Dilengkapi sejumlah 12 rangkap. Alat bukti harus ada. Tadi sudah ada sektar 51, dan nantinya akan disusul kemudian. Kami akan melakukan verifikasi dokumen tersebut,” terang salah satu panitera saat menerima Tim Hukum 02.

Panitera MK melanjutkan, seluruh dokumen diregistrasi pada 11 Juni. Setelah tanggal tersebut, akan dihitung 14 hari masa kerja. Barulah MK menangani sidang perkara tersebut. MK akan menyidangkan pertama pada tanggal 14 Juni.

“Ini disebut pemeriksaan pendahuluan. Pada 17 sampai 21 Juni tahap pemeriksaan persidangan yang memeriksa subsatansi atau pokok perkara. Diperiksa pemohon termohon dan pihak lain yang terkait,” jelasnya. MK mengagendakan sidang putusan pada 28 Juni mendatang.

Halaman: 1 2 3 4