BPN Pasangan 02 Resmi Gugat ke MK

Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto menyerahkan berkas gugatan hasil Pilpres 2019 di MK, Jumat malam (24/5). FOTO:IWAN TRI WAHYUDI/FIN
Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto menyerahkan berkas gugatan hasil Pilpres 2019 di MK, Jumat malam (24/5).FOTO:IWAN TRI WAHYUDI/FIN

KUNCINYA ALAT BUKTI

Terpisah, Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengatakan langkah Prabowo-Sandi dalam mengajukan sengketa ke MK sudah tepat. “Saya rasa justru langkah ke MK lebih tepat. Karena selaras dengan yang sebelumnya disampaikan,” kata Emrus kepada Fajar Indonesia Network/FIN (Radar Cirebon Group) di Jakarta, Jumat (24/5).

Menurut akademisi Universitas Pelita Harapan Jakarta ini, ada hal penting yang perlu digarisbawahi. Yakni, pengajuan gugatan ke MK adalah hak peserta pemilu. Langkah tersebut juga bisa dijadikan pendidikan politik bagi masyarakat. Jika ada masalah, bisa ditempuh melalui jalur hukum.

“Selain itu, langkah ini juga merupakan pendidikan hukum. Jika nanti terbukti ada (penyelenggaraan pemilu, red) yang tidak sesuai dengan undang-undang, itu tidak bisa dibiarkan. Saya tegaskan, peserta pemilu jangan hanya berpikir untuk kepentingan sendiri. Tetapi bagi kepentingan masyarakat, khususnya pendidikan hukum,” papar Emrus.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai adanya permohonan gugatan sengketa hasil pemilu merupakan kesempatan bagi KPU membuktikan kinerja mereka selama Pemilu 2019. “Sesungguhnya menjadi momentum bagi KPU menunjukkan dan membuktikan kinerjanya dalam menyelenggarakan Pilpres 2019,” kata Titi.

Ada sejumlah hal yang harus disiapkan oleh KPU untuk meyakinkan kepada Hakim MK bahwa Pemilu 2019 telah diselenggarakan secara mandiri. KPU diminta untuk menyiapkan berbagai alat bukti yang bisa mendukung pernyataan mereka. Mulai dari menyiapkan dokumen jawaban, hingga kronologi yang bisa merespons dengan baik setiap permohonan dari pihak BPN 02.

“Jadi setiap dalil yang disampaikan oleh paslon 02 harus bisa dijawab dengan data dan fakta serta kronologi yang jelas yang bisa membantah itu. Mulai dari bukti-bukti dan juga dokumentasi tahapan penyelenggaraan pemilu maupun berbagai alat bukti dokumentasi hasil perhitungan suara yang dimiliki oleh KPU,” terang Titi, kemarin.

Halaman: 1 2 3 4