China Larang Impor Limbah Asing, Indonesia “Surga Sampah” Negara Barat

Petugas pabean memegang koran Courier Mail untuk menunjukan muatan kontainer limbah yang berasal dari Queensland.ABC News: David Lipson

DALAM catatan radarcirebon.com, hasil investigasi lembaga konservasi lingkungan di Jawa Timur menunjukkan adanya praktik penyelundupan sampah plastik dari Australia, yang masuk lewat impor kertas bekas di Indonesia.

Industri kertas di Indonesia masih memiliki sejumlah tantangan. Termasuk kesulitan mendapat bahan baku kertas bekas dan terpaksa harus membelinya dari negara-negara lain.

Amerika Serikat, Italia, Inggris, Korea Selatan, dan Australia adalah lima negara pengekspor kertas bekas ke sejumlah pabrik di Jawa Timur. Di tahun 2018 lalu, impor kertas bekas dari Australia mencapai 52 ribu ton dan jumlah ini naik lebih dari 250 persen dibandingkan tahun 2014.

Namun, dari hasil penelusuran lembaga Ecological Observations and Wetlands Conversation (Ecoton) ada kandungan plastik dalam kertas bekas yang dikirim dari Australia dan diduga disengaja.

“Sebenarnya menurut aturan di Indonesia sampah plastik tidak boleh lebih dari 2 persen dari bobot kertas bekas yang diimpor. Namun faktanya, hingga November 2018 hampir 30 persen sampah kertas yang kita beli itu isinya adalah sampah plastic,” ujar Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif Ecoton, Rabu (24/4).

Prigi mengatakan, hal ini muncul karena negara-negara maju merasa kesulitan mengatasi sampah dan menyadari mahalnya biaya daur ulang.

“Mereka tidak mau lingkungannya terganggu karena sampah. Akhirnya mereka menaruh risiko itu ke negara-negara miskin atau berkembang karena kita tidak memiliki regulasi terlalu kuat,” katanya.

Beberapa waktu lalu, bea cukai Indonesia mengatakan terdapat delapan kontainer berisi limbah kertas ke Australia dan menemukan sampah rumah tangga termasuk popok bekas berikut barang elektronik di dalamnya.

Dikutip dari Indonesia to send back Australian paper waste ‘contaminated’ by dirty nappies and electronics limbah kertas berbobot sekitar 210 ton yang berasal dari Brisbane, Queensland itu telah terdampar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur sejak Juni lalu ketika kecurigaan muncul, pengiriman tersebut mungkin telah terkontaminasi.

Otoritas Indonesia mengatakan negaranya telah menjadi tempat pembuangan sampah oleh negara-negara barat sejak China melarang impor limbah asing.

Negara terbesar yang melakukannya ke Indonesia adalah Kepulauan Marshall dan Amerika Serikat (AS) –setidaknya dalam skala nilai, bukan berat.

“Ya Kepulauan Marshall sama saja dengan AS,” tukas Prigi. Kepulauan Marshall memang sempat berada di bawah pengelolaan AS selama hampir empat dekade sebelum merdeka dan berdaulat pada 1986.

Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara serta India makin masif menjadi “tempat sampah” kertas dan plastik dari negara maju setelah Tiongkok melarang impor komoditas tersebut mulai awal 2018. Data pejuang lingkungan Greenpeace menunjukkan angka kenaikannya.

Pada kurun 2016-2018, pertumbuhan impor sampah plastik di ASEAN mencapai 171 persen, dari 836.529 ton menjadi 2.265.962 ton. Itu setara dengan sekitar 423.544 kontainer pengiriman seukuran 20 kaki.

Indonesia pun mengalami kenaikan signifikan sebanyak 123 persen. Kenaikan dari dari $45,87 juta AS pada 2017 menjadi $102,4 juta AS pada 2018. Sementara menurut data BPS, volume sampah kertas dan plastik impor naik 35 persen hingga 2018.

Kehadiran impor sampah plastik di Indonesia sebenarnya ironi karena negeri ini sejatinya sudah punya dua regulasi yang secara prinsip melarang impor plastik. Masing-masing adalah Undang-Undang 18/2009 tentang pengolahan sampah dan Peraturan Menteri Perdagangan 31/2016 tentang ketentuan impor limbah non-bahan berbahaya dan beracun.

Khusus regulasi nomor 31/2016, menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, akan segera direvisi demi mendukung niat pemerintah untuk menghentikan segala kegiatan impor limbah plastik.

Kemudian Kementerian LHK juga punya regulasi yang melarang sampah masuk ke Indonesia. “Ini sebuah ironi, apalagi nilai ekonomisnya sangat kecil. Cuma naik dari Rp1,6 triliun menjadi Rp1,7 triliun hingga 2018,” tutur Prigi dalam video dokumenter berjudul Take Back produksi Ecoton dan The Party Department yang dirilis pada Juni 2019.

Ironi lainnya adalah pada masyarakat. Mereka bisa mendapatkan uang dari penjualan sampah plastik impor yang tak terpakai oleh perusahaan, tapi kesehatannya terdampak pembakaran limbah plastik yang tidak berguna untuk daur ulang.

Isu ini pun dibawa Presiden Joko Widodo ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Bangkok, Thailand, pada 22-23 Juni lalu.

Direktur Eksekutif Ecological Observations and Wetlands Conversation (Ecoton) Prigi Arisandi mengatakan temuan ini semakin menegaskan kondisi darurat sampah impor di Indonesia.

Presiden Jokowi diminta menegur langsung negara-negara maju yang kedapatan menyelundupkan limbah rumah tangga dan limbah beracun dan berbahaya (B3) mereka ke Indonesia.

Ecoton mencatat Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang paling banyak menyelundupkan sampah rumahtangga ke Indonesia.

Menurut Ecoton, setiap tahun negara adidaya itu bisa menyelundupkan hingga 150 ribu ton sampah rumah tangga – seperti botol plastik, kaleng, kemasan makanan, hingga bekas produk perawatan tubuh – ke Indonesia.

Sementara Australia, katanya, menempati urutan kelima, setelah Italia, Inggris dan Korea Selatan, disusul oleh Singapura serta Kanada.

“Ini harusnya selevel presiden yang ngomong langsung kalau Indonesia sedang darurat sampah plastik,” ujar Prigi.

 

 

 

Berita Terkait