Dampak Penambahan Rombel Masih Dirasakan

CIREBON-Di tengah semakin tingginya tuntutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, keberadaan sekolah swasta seolah terabaikan. Padahal pendidikan swasta sesungguhnya merupakan elemen penting keterlibatan masyarakat dalam rangka ikut serta dalam mencerdaskan bangsa.

Sebagaimana UU 20/2003 tentang sistem pendidikan yang secara jelas menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan. Meski tahun ajaran baru 2019-2020 kian dekat menjelang. Sejumlah sekolah swasta di Kota Cirebon masih mengalami kekurangan siswa. Makin merosotnya jumlah siswa sekolah swasta ditengarai akibat banyaknya rombongan belajar (rombel) baru yang dibuka di sekolah negeri pada beberapa tahun silam.

Kepala SMA Widya Utama, Dedi Nurjaman menyebutkan, sekarang ini rombel memang sudah dibatasi. Jumlah siswa dalam satu rombel juga sudah ada ketentuannya. Tapi, dampak penambahan yang dilakukan beberapa tahun silam, masih dirasakan. “Kepercayaan masyarakat terhadap sekolah semakin menurun. Bukan cuma di sini, dirasakan hampir semua sekolah swasta,” tutur Dedi, kepada Radar Cirebon, belum lama ini.

Sistem PPDB zonasi juga dirasakan tidak terlalu banyak membantu bagi sekolah swasta. Karena sekolah swasta harus menunggu limpahan siswa dari sekolah negeri yang sudah terpenuhi kuotanya. Pun siswa yang tersisa juga tidaklah banyak. Hanya segelintir saja. Sehingga tidak heran, kalau siswa yang didapatkan jumlahnya jauh dari kuota yang ditargetkan.

Ketegasan dan kepedulian pemerintah, menurut Dedi menjadi penting demi tetap menjaga keselarasan pendidikan sekolah negeri dan sekolah swasta yang sama sama ingin mencerdaskan anak bangsa.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Drs H Jaja Sulaeman MPd menyebutkan, permasalahan kekurangan pendaftar siswa tidak hanya dialami oleh sekolah swasta. Tetapi juga oleh sekolah negeri. Dalam pelaksanaan PPDB Online tahun ajaran 2019-2020 di SMP Negeri di Kota Cirebon, 2 sekolah negeri yakni SMP 17 dan 18 mengalami kekurangan pendaftar. Bahkan rasionya lebih dari 50 persen.

Untuk itu, dirinya meminta kepada semua sekolah baik swasta maupun negeri untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Setidaknya memiliki unggulan tertentu yang bisa ditawarkan kepada para calon siswa. “Mungkin ke depan perlu dievaluasi. Apakah programnya atau bentuknya. Bisa saja kan bentuknya dibikin boarding school gitu ya,” katanya.

Ia yakin, dengan peningkatan kualitas dan penekanan ciri khas sekolah, hasilnya akan kembali kepada para pengelola itu sendiri. Karena sekarang, kualitas lah yang menjadi ukuran. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan oleh sekolah swasta, pemerintah juga telah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat.

Dirinya juga mengatakan, sekolah swasta tidak perlu khawatir karena dinas pendidikan akan mengarahkan para calon siswa yang belum diterima di sekolah negeri untuk mengisi sekolah-sekolah yang masih membutuhkan siswa. “Untuk siswa yang belum diterima di SMP negeri tentu juga akan diarahkan ke sekolah swasta yang masih kekurangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Drs H Hediyana Yusuf MM mengaku akan mengevaluasi terkait sistem zonasi. Apakah berpengaruh terhadap permasalahan di sekolah swasta atau tidak. “Insya Allah tahun ini kita akan evaluasi. Apakah karena PPDB atau sebelum PPDB masalah itu sudah ada,” ungkapya. (awr)