Dari Si Perut Laper hingga TPPAS

f - perut laper (4)
GREEN LEADERSHIP: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri presentasi dan wawancara kepala daerah terkait Penilaian Nirwasita Tantra 2019 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, kemarin (13/8).FOTO: Humas dan Keprotokolan Setda Pemprov Jawa Barat

JAKARTA – Dalam kepemimpinan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum, amanat UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dijalankan lewat program Green Leadership.

Program ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan serta tata ruang yang berkelanjutan.

Menurut Ridwan Kamil, berbagai rencana aksi pembangunan, termasuk upaya penanganan kelestarian lingkungan dilakukan melalui penerapan kolaborasi secara Pentahelix yang melibatkan Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media (ABCGM).

“Statemen politik kami saja sudah ada kata lingkungan dan berkelanjutan. Artinya pembangunan yang kami lakukan besifat sustainable,” tuturnya saat menghadiri Presentasi dan Wawancara Penilaian Nirwasita Tantra 2019, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, kemarin (13/8).

Dikatakan Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, isu lingkungan yang mencuat di Jawa Barat adalah bagian dari dinamika luas wilayahnya, ditambah dinamika pergerakan 50 juta jiwa penduduk yang melakukan berbagai aktivitas. “Melalui analisis DPSIR (Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response), isu lingkungan di Jawa Barat memuat empat masalah utama yakni perubahan tata ruang hutan dan lahan, sumber daya air permukaan, persampahan, dan pencemaran udara,” katanya.

Kemudian, Isu lingkungan terkait perubahan tata guna lahan dan hutan memunculkan permasalahan seperti terjadinya lahan kritis, erosi, banjir, dan longsor. “Solusinya, dilakukan treatment pada tutupan lahan (land cover) dan tata guna lahan (land use),” imbuhnya.

Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat juga melakukan upaya penghijauan, pengelolaan kawasan lindung, hingga rehabilitasi hutan mangrove dengan dukungan penganggaran dan peraturan daerah.

Terkait fungsi lahan, Emil juga menjabarkan bahwa Jawa Barat juga punya program inovasi digital bertajuk ‘Si Perut Laper’ alias Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan. “Lewat aplikasi ini, para pelaku pertanian dapat menyesuaikan jenis komoditas dengan kondisi lahan serta waktu penanaman hanya berkat informasi di gawai,” paparnya.

Sementara, isu ancaman sumber daya air permukaan dipengaruhi oleh laju pertumbuhan industri yang membuat lingkungan terbebani oleh pencemaran limbah industri sehingga berimplikasi pada kesehatan masyarakat. “Isu ini direspons dengan sejumlah inovasi, seperti penegakan hukum lewat patroli sungai, pengawasan izin lingkungan, pemanfaatan limbah ternak, serta program Citarum Harum,” terang Emil.

Dia juga menyebutkan, bahwa infrastruktur soal air juga turut dikembangkan, antara lain dengan menabung air lewat pembangunan tujuh waduk strategis baru di Jabar yakni Waduk Ciawi di Kabupaten Bogor, Waduk Sukamahi di Kabupaten Bogor, Waduk Kuningan di Kabupaten Kuningan, Waduk Cipanas yang mencakup Kabupaten Sumedang dan Indramayu, Waduk Sadawarna di Kabupaten Subang, Waduk Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya, dan Waduk Matenggeng di Kabupaten Pangandaran.

Ditambah, ada Program Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah di mana perusahaan di Jawa Barat  akan mendapatkan peringkat berdasarkan dampak baik atau buruk yang diberikan perusahaan terhadap lingkungan. “Perusahaan yang lebih memberi dampak buruk pada lingkungan tentu dapat sanksi, dan yang berwawasan lingkungan dapat apresiasi,” sebutnya.

Soal persampahan, Emil berujar isu ketiga ini merupakan efek samping dari pertumbuhan penduduk yang tinggi dan diperburuk oleh sistem pengolahan sampah yang belum optimal.

Pemdaprov Jawa Barat pun punya gerakan Sampah Juara untuk menanganinya, di antaranya dengan pembangunan sejumlah Tempat Pembuangan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional, juga dengan pengelolaan sampah bebasis masyarakat lewat program ecovillage yang sudah terealisasi di 388 desa/kelurahan di 18 kabupaten/kota. “Pekerjaan rumah terbesar ada di edukasi, kami mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan,” ujarnya.

Selain itu, Jawa Barat juga tengah fokus memanfaatkan sampah menjadi energi alias ‘waste to energy’ lewat pengolahan TPPAS di beberapa daerah di antaranya TPPAS Ciayumajakuning (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu) dan TPPAS Lulur Nambo (Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan). Tak hanya itu, kunjungan Emil ke luar negeri juga menglahirkan kerja sama dengan perusahaan asal Inggris, Plastic Energy, untuk mengolah sampah pelastik menjadi biodisel.

“Persampahan, juga fokus pada ‘waste to energy’ contohnya TPPAS Lulur Nambo dengan daur ulang menjadi RDF (refuse derived fuel) yang jadi bahan bakar untuk industri semen dan juga jadi kompos untuk perkebunan,” tutur Emil.

Terakhir, isu lingkungan terkait pencemaran udara merupakan efek samping dari meningkatnya penggunaan kendaraan dan industri. Gas buang emisi transportasi dan industri tersebut membebani udara dan berimplikasi langsung pada kesehatan masyarakat. Maka, Pemdaprov Jawa Barat punya program Langit Biru, yakni pemantauan kualitas udara dengan teknik passive sampler, serta agenda Earth Hour yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.

“Pencemaran udara secara indeks kita baik, kita juga punya peraturan daerah terkait udara yang menjadikan udara Jawa Barat baik. Kita selarasakan dengan program emisi gas buang yang terus kita jaga,” tandas Emil.

Usai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selesai mempresentasikan program Green Leadership, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK-RI), Bambang Hendroyono mengatakan, pihaknya akan menilai harmonisasi relasi eksekutif dan legislatif, yang sangat penting dalam menjaga stabilisasi pemerintahan yang menentukan bagaimana fungsi lingkungan hidup dan kebutuhan publik lainnya. Adapun, penilaian penghargaan Nirwasita Tantra berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang disusun setiap tahun oleh Pemerintah Daerah, termasuk Pemdaprov Jawa Barat.

“Setelah melalui penilaian dari dokumen yang dikirim oleh daerah, tim penilai kemudian melaksanakan wawancara kepada kepala daerah yang dinilai telah layak untuk mendapatkan anugerah Nirwasita Tantra,” kata Bambang.

Tim penilai yang diantaranya akademisi, praktisi, dan pemerhati lingkungan hidup diantaranya Hariadi Kartodihardjo, Lilik Budi, Suryo Adibowo, Henri Subagio, Brigita Isworo, dan Chalid Muhammad. “Pada tahun keempat penyelenggaraan Nirwasita Tantra kali ini, Pada tahun ini, KLHK menampung sebanyak 233 dokumen, dengan rincian 27 dokumen dari tingkat propinsi, 148 dokumen tingkat kabupaten, dan 58 dokumen dari daerah kota,” pungkasnya. (jun)