Dewan Harus Melihat, Sejak 2016 sampai 2019 Pemdes Mengusulkan Tak Kunjung Terealisasi

KUBURAN DI TENGAH JALAN: Pemuda asal Desa Slendra, Kecamatan Gegesik, melakukan aksi teatrikal dengan membuat kuburan di tengah jalan yang rusak. FOTO: ADE GUSTIANA/RADAR CIREBON
KUBURAN DI TENGAH JALAN: Pemuda asal Desa Slendra, Kecamatan Gegesik, melakukan aksi teatrikal dengan membuat kuburan di tengah jalan yang rusak.FOTO: ADE GUSTIANA/RADAR CIREBON

CIREBON-Perbincangan mengenai jalan rusak di Desa Slendra, Kecamatan Gegesik, terus berlanjut. Setelah anak muda, kali ini Kepala Desa Slendra mengkritisi kinerja DPRD. Katanya, DPRD harus melihat secara langsung dan jangan hanya duduk.

Banyak menuai kritik dan ramai menjadi perbincangan setelah sejumlah anak muda melakukan aksi teatrikal membentangkan spanduk berisi kalimat sindiran, hingga membuat kuburan di tengah jalan penghubung dua kecamatan itu.

Kali ini, giliran Kepala Desa Slendra ikut bersuara. Dia adalah H Sumarno. Dirinya menuturkan, sejak 2016 hingga 2019, sudah setiap tahun mengusulkan perbaikan jalan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, tidak kunjung direalisasi.

Sumarno juga sempat merasa geram dan marah ketika pelaksanaan Musrenbang awal Maret 2019. Itu dikarenakan, ada salah satu pegawai Kecamatan Gegesik yang mengatakan bahwa realisasi atau pelaksanaan pembangunan jalan yang rusak sudah dilakukan 100 persen.

“Musrenbang awal Maret kemarin, ada anggota DPRD sekitar 5 orang. Waktu anggota DPRD nanya Musrenbang 2018 sudah digelar atau belum, Kasi Ekbang Kecamatan bilangnya sudah. Saya kan marah.

Mengusulkan Musrenbang tiap tahun tidak ada lagi, tidak ada lagi. Katanya sudah direalisasikan 100 persen, berarti kan ngawur omongan itu,” terangnya.

Dikatakan Sumarno, dirinya sempat di “lipur” dan dijanjikan oleh salah seorang wakil rakyat yang sekarang duduk di DPRD Kabupaten Cirebon.

Bahwa pengerjaan perbaikan jalan di Slendra akan dilakukan tahun 2019. Sumarno juga menegaskan, jalan yang ramai diperbincangkan merupakan jalan kabupaten. Sehingga, wewenang perbaikan ada di Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas PUPR.

“Itu jalan kabupaten bukan wewenang desa, makanya saya cuma bisa ngusulin. Kalau dibangun nggak boleh, nanti disalahin. Makanya DPRD harus ke sana melihat, jangan duduk aja anggota DPRD-nya tuh.

Tapi begini, itu kan janji, katanya (wakil rakyat yang duduk di DPRD, red) udah jangan marah terus nanti saya garap, saya bangun (tahun 2019, red),” tukasnya.

Salah seorang perangkat desa, Subroto menjelaskan, dirinya bersama masyarakat dan pemuda setempat, sangat memperjuangkan realisasi perbaikan jalan di desanya.

Dia juga merasa ada ketimpangan, karena jika jalan yang rusak ada di Kota Cirebon, sangatlah cepat penanganannya.

“Makanya kami kemarin sampai protes, kenapa di Kota Cirebon lubang sedikit aja ditambal lagi. Untuk kita yang daerah pinggiran gitu loh. Udah lama banget puluhan tahun tidak juga diperbaiki,” sesalnya. (ade)