Dirjen Hubdar Dorong Realisasi Underpass Jalur Kereta Api

Kendaraan melintasi rel kereta api di Jl RA Kartini. Peremerintah Kota Cirebon menginginkan membangun underpass untuk mengurai kemacetan. FOTO:OKRI RIYANA/RADAR CIREBON
Kendaraan melintasi rel kereta api di Jl RA Kartini. Peremerintah Kota Cirebon menginginkan membangun underpass untuk mengurai kemacetan.FOTO:OKRI RIYANA/RADAR CIREBON

CIREBON-Seperti diketahui, persoalan perlintasan sebidang, yang merupakan persilangan jalur kereta api dengan jalan raya masih menjadi permasalahan yang belum bisa diselesaikan hingga kini. Di wilayah Kota Cirebon, setidaknya terdapat lima perlintasan sebidang yang bersinggungan dengan jalan, yakni Jl Slamet Riyadi, Jl RA Kartini, Jl Tentara Pelajar, Jl Kesambi Raya, dan Jl Pangeran Drajat.

Seiring dengan bertambahnya jumlah volume kendaraan, perlintasan sebidang itupun menjelma menjadi titik titik kemacetan. Mobilitas masyarakat menjadi cukup terganggu. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub)  Drs Budi Setiyadi SH MSi mengatakan, pihaknya sangat mendukung realisasi dari infrastruktur perkotaan tersebut.

Tetapi, kebijakan terkait pembangunan elevated train atau underpass merupakan kewenangan dari Kementerian Pekerjaan Umum Penataan Ruang (Kemen-PUPR) dan (Dirjen) Perkertaapian. Meski begitu, pihaknya mengaku akan mendorong kementerian terkait untuk membangun underpass, bila pemerintah daerah merasa perlu untuk membangunya untuk mengatasi masalah kemacetan.

“Kalau memang diperlukan, silahkan buat DED (detail engineering design) perencanaanya. Karena yang lebih tahu itu dari pemdanya. Setelah itu, perencanaan itu dibawa ke PUPR atau ke Dirjen Perkertaapian,” katanya saat ditemui usai mengisi acara di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Menurut dia, Kementerian-PUPR sudah punya kebijakan jalan sekitar pantura untuk tahun 2019- 2020 untuk yang perlintasan sebidang. Di area-area itu, memang menjadi prioritas pembangunan fly over atau underpass. Namun, Budi belum mengetahui secara detil. Termasuk bagaimana perencanaan untuk di Cirebon.

Sementara itu, terkait dengan status jalan yang menjadi salah satu persyaratan dibangunya fly over atau underpass, pihaknya mengaku akan membantu untuk menyelasaikanya. “Itu bisa dibantu oleh pemerintah pusat. termasuk dari kami di kemeterian perhubungan,” imbuhnya.

Dia pun berjanji membawa aspirasi masyarakat Cirebon ke Kementerian-PUPR agar dapat direalisasikan. “Nanti akan saya sampaikan aspirasi masyarakat Kota Cirebon ini ke Pak Basuki (Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR, red),” tandasnya.

Seperti diketahui, pemerintah kota yang sebelumnya punya dua opsi, kini telah mengerucut pada pembangunan underpass. Wakil Walikota Cirebon Dra Hj Eti Herawati menyebutkan, underpass lebih masuk akal. Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan yang diterima pemkot, elevated train dinilai tidak memungkinkan dibangun di Kota Cirebon.

Dari sisi struktur fly over kereta akan membuat banyak tanjakan, sedangkan jarak antar perlintasan KA yang ada termasuk pendek. “Banyak bangunan, gedung atau rumah yang terdampak kalau pakai fly over,” katanya belum lama ini.

Opsi itu, juga diamini oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon H Wadi SE. Menurutnya, underpass lebih dimungkinkan dibangun. “Underpass yang dibangun akan memberikan manfaat hingga seratus tahun ke depan. Ini opsi yang lebih memungkinkan,” tuturnya.

Namun demikian, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membangun underpass. Mestinya, anggaran tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sebab, pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan anggaran sebesar itu. Rencananya, pemerintah kota akan meningkatkan status jalan menjadi jalan nasional agar dapat menyerap pembiayaan dari APBN.

Seperti diketahui, beberapa ruas jalan yang terdapat palang pintu perlintasan kereta api statusnya masih jalan kota atau provinsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan Pasal 13, perubahan fungsi jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya jalan tersebut berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya.

Kemudian, jalan tersebut juga semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangnan sistem transportasi. Lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara  jalan yang baru dan  semakin berkurang peranannya, dan/atau semakin sempit luas wilayah yang dilayani.

Untuk perubahan fungsi jalan berdasarkan pasal 13 ayat 2 disebutkan, perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.

Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer dapat disetujui, penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer. Perubahan fungsi jalan dapat dilakukan dalam rentang waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

Sementara untuk penetapan status ruas jalan sebagai jalan nasional sebagaimana yang disebutkan dalam dalam Pasal 12 ayat 1, penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan nasional dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh menteri. (awr)

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait