Dishub Kembalikan Tiga BRT ke Kemenhub

brt
Ilustrasi-Bus Rapid Transit (BRT)

CIREBON – Ancaman Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Drs Mohamad Abraham MSi soal Bus Rapid Transit (BRT) terbukti. Kemarin (10/9), secara resmi Dishub Kabupaten Cirebon menyerahkan tiga kendaraan mobil BRT.

Berita acara penyerahannya melalui Manager Teknis Kantor Pusat Kementerian Perhubungan RI sebagai pihak kedua, Machali. Sementara sebagai pihak ke satu Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, H Rochmat Priyatin MH.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Drs Abraham Mohamad MSi menegaskan, ancaman Dishub bukan isapan jempol belaka. Pasalnya, tiga mobil BRT resmi diserahkan ke Kementerian Perhubungan per Selasa (10/9).

“Sikap kami tegas. Daripada jadi temuan oleh pihak berwajib, Inspektorat dan BPKP, lebih baik inisiatif mengambil kebijakan sendiri. Apalagi, dengan adanya bantuan BRT yang bermasalah dari Kementerian Perhubungan yang tidak ada fakturnya dan tanpa izin operasional,” jelas Abraham kepada Radar Cirebon, kemarin(10/9).

Kemudian, kata Abraham, dari pemda sendiri tidak mendukung dalam biaya operasionalnya. Menurutnya, perosalan ini menjadi auto kritik bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ketika ada bantuan yang dialokasikan ke Kota/Kabupaten.

“Seyogyanya ketika ada hibah itu harus dilengkapi administrasinya secara normatif. Artinya, prosedural atau SOP-nya harus ditempuh. Dengan kondisi yang demikian, menunjukan management pemerintah pusat maupun provinsi tidak profesional,” imbuhnya.

Harusnya, sambung Abraham, administrasi mobil khususnya surat-surat seperti BPKB STNK, faktur maupun penganggarannya. Ia melihat, bantuan itu diberikan layaknya buah simalakama bagi pemda. Apalagi, pemda tidak mendukung penganggaran. “Jadi kita serahkan saja, ke pusat ke pemprov terserah mau diapakan. Tapi, informasinya mobil BRT diserahkan ke Damri,” tandasnya. (sam)

 

 

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait