Diskusi Membedah Perbup Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon

SAMSUL HUDA, Kedawung

DISKUSI: Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kabupaten Cirebon menggelar seminar Bedah Perbup Pilwu Serentak, kemarin (7/10). FOTO: ILMI YANFAUNNAS/RADAR CIREBON

Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak sudah di depan mata. Sisa tiga minggu lagi waktu pelaksanaannya. Banyak hal yang perlu dicermati oleh peserta dan panitia. Peraturan Bupati (Perbup) Cirebon nomor 21 tentang pilwu salah satunya.

PESTA demokrasi tingkat desa ini lebih sensitif dibandingkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur, Presiden dan Wakil Presiden.

Karena itu, Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) menggelar seminar Bedah Perbup Pilwu Serentak, kemarin. Tujuannya, membangun pilwu yang transparan, serta politik berkarakter untuk mewujudkan good governance.

Ketua LPBH NU Kabupaten Cirebon, Arif Rahman SHI menjelaskan, ada beberapa pasal di perbup nomor 21 tentang Pemilihan Kuwu, yang masih sangat rancu. Salah satu contohnya adalah, adanya pasal yang menyebutkan ketika daftar hadir pemilih ada 500 orang. Sedangkan, di kotak suara ada 520 surat suara, yang dianggap sah adalah yang ada di dalam kotak suara.

“Kami mencoba menyosialisasikan kepada masyarakat dan peserta dalam hal ini calon kuwu dan panitia pilwu. Dengan harapan, ketika menghadapi pelaksanaan pilwu agar lebih hati-hati, lebih jelas dan transparan,” ujar Arif.

Arif berharap, pemerintah daerah harus mampu membuat perbup tentang pilwu dengan pasal-pasal yang tegas, serta memberikan rasa ampun kepada pelanggar perbup tersebut, supaya tidak coba-coba untuk melanggar.

Seperti di Kabupaten Kuningan. Di Perbup Kuningan nomer 50 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa, setiap pasalnya tegas. Sehingga yang melanggar seperti panitia, dikenakan sanksi dan denda. Begitupun bagi calon yang melanggar bisa didiskualifikasi. “Perbup Kuningan sudah jalan. Kenapa kita (Kabupaten Cirebon) tidak?” imbuhnya.

Menurutnya, DPMD dan Kesbangpol sebagai penyelenggara pilwu serentak ke depan, harus mampu mengubah perbup untuk aturan pilwu. Tapi, untuk merevisi perbup tentang pemilihan kuwu sudah sangat mendesak, mengingat pelaksanaan pilwu tinggal hitungan minggu.

“Untuk saat ini, kemungkinan sangat jauh. Karena waktunya mendesak. Tapi ketika kita memberikan pemahaman seperti tadi, maka masyarakat akan tahu mana sih celah-celah yang akan menimbulkan konflik,” paparnya.

Dia menjelaskan, diskusi membedah perbup pilwu ini bukan untuk membuat rancu suasana di Kabupaten Cirebon menjelang pemilihan kuwu serentak.  Namun, untuk meminimalisasi agar tidak terjadi konflik di kalangan masyarakat jelang pilwu serentak mendatang.

Sementara itu, Plt Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Suhartono SSos menyampaikan, Perbup No 21 tentang Pemilihan Kuwu tidak ada kerancuan. Diskusi dengan LPBHNU hanya menyamakan persepsi saja.

“Dan saya kira juga tadi dialog tidak ada persoalan yang krusial. Hanya menyamakan persepsi saja,” katanya.

Terkait soal salah satu bakal calon kuwu di Desa Astanalanggar, Kecamatan Losari yang meninggal sebelum ditetapkan sebagai calon kuwu, kata Suhartono, pemilihan kuwu di desa tersebut tetap diundur pada tahun 2021 sesuai dengan peraturan.

“Sesuai dengan peraturan, bakal calon yang meninggal berarti pelaksanaan pilwunya diundur untuk periode berikutnya, berarti 2021. Memang disyaratkan batas maksimal untuk calon ini kan dua. Tidak boleh kurang dari dua. Apapun penyebabnya kurang dari dua termasuk meninggal dunia,” pungkasnya. (*)

 

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait