Ditertibkan Satpol PP, BKI-PKL Jual Nama Wawali

Warga tengah santap malam, di saat petugas Satpol PP menyampaikan teguran kepada PKL yang menggunakan trotoar untuk berjualan di Jl Cipto Mk, Selasa malam (19/3). FOTO:OKRI RIYANA/RADAR CIREBON
Warga tengah santap malam, di saat petugas Satpol PP menyampaikan teguran kepada PKL yang menggunakan trotoar untuk berjualan di Jl Cipto Mk, Selasa malam (19/3).FOTO:OKRI RIYANA/RADAR CIREBON

CIREBON– “Nanti saya koordinasi dulu dengan wakil walikota,” Suhendi, berusaha melobi aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Ketua Badan Komunikasi Pedagang Kaki Lima (BKI-PKL) itu, meminta petugas menunda penertiban. Alasannya, belum ada teguran. Kalaupun ada, sebatas pemberitahuan. “Sebelum ada penertiban, itu harusnya ditegur dulu,” ujar Suhendi, di tengah perdebatan petugas Satpol PP dengan PKL di Jl Cipto Mangunkusumo, Selasa malam (19/3).

Nama Wakil Walikota Cirebon Dra Hj Eti Herawati kembali dibawa-bawa. Sempat terjadi adu mulut antar PKL yang enggan ditertibkan. Satpol PP rupanya enggan tunduk meskipun Suhendi membawa-bawa wakil walikota. Lobi yang dilakukan akhirnya tidak ditanggapi. Kemudian petugas menyita kursi-kursi plastik yang digunakan untuk berdagang.

Suhendi meminta agar Pemkot Cirebon tidak hanya menggusur PKL yang berdagang ditrotoar tetapi harus memberikan solusi. Kalau Jalan Cipto Mk harus steril dari PKL, dia minta tolong pemkot menyediakan alternatif.

Sementara itu, Kepala Satpol PP, Andi Armawan mengatakan, pihaknya melakukan tindakan kepada PKL yang kedapatan melanggar. Padahal perda dan perwali sudah ada. Sosialisasi juga sering dilakukan. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk menghindar. “Ini kami menyita dulu. Kalau masih melanggar kita terapkan tipiring (tindak pidana ringan),” katanya.

Pihaknya sangat yakin tindakan yang saat ini dilaksanakan pihaknya akan memberikan efek jera kepada para PKL yang membandel. Dari penertiban itu, ada dua PKL yang mengisi berita acara pemeriksaan (BAP) karena terbukti melanggar.

Sementara soal teguran, Satpol PP tidak mengenal prosedur itu. Sosialisasi merupakan bentuk dalam mengingatkan pedagang. “Adanya reklame tulisan dan di koran-koran itu sudah sebagai teguran,” tegasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Cirebon sebetulnya sudah memberikan lahan relokasi di Selter Jl Cipto Mk atau Pusat Jajanan Cirebon (Pujabon). Di fasilitas ini, sedikitnya 70 PKL bisa tertampung. Namun baru 20-an pedagang yang menempati selter. Padahal ada 40 pedagang yang sebetulnya sduah terdata. (den)