Dokumen Muller Ancam Donald Trump

Laporan Robert S. Mueller III membatasi penyelidikan hampir dua tahun yang menghasilkan tuduhan terhadap 25 warga negara Rusia dan beberapa rekan dekat Presiden Trump. (Ilustrasi: Los Angeles Times)

Sejak pertengahan tahun 2016, muncul dugaan bahwa Rusia melakukan campur tangan dalam Pilpres AS 2016. Pada 14 Juni 2016, surat kabar the Washington Post melaporkan ada hackeryang bekerja untuk Pemerintah Rusia menyerang sistem komputer Democratic National Commite (DNC), partai pendukung capres Hillary Clinton. Peretasan tersebut berhasil menjebol surat elektronik (email) dan pembicaraan para staf. Akan tetapi, Rusia menyangkal terlibat dengan serangan siber tersebut.

Berdasarkan laporan tersebut, FBI di bawah kepemimpinan James B. Comey melakukan investigasi terhadap peretasan sistem komputer DNC. FBI mengindikasikan bahwa serangan siber tersebut berhubungan dengan Rusia.

Indikasi yang dimunculkan FBI tersebut ditegaskan oleh laporan bersama hasil penyelidikan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Kantor Intelijen Nasional tentang Keamanan Pemilu. Kedua institusi tersebut yakin bahwa Pemerintah Rusia terlibat langsung dalam peretasan terhadap orang dan institusi di AS.

Dengan keyakinan tersebut, pada 29 Desember 2016, Presiden Barrack Obama menjatuhkan sanksi kepada Rusia karena ikut campur dalam Pilpres AS 2016.

Penyelidikan tentang keterlibatan Rusia tak berhenti sampai di situ. Satu minggu sebelum Trump resmi dilantik menjadi Presiden AS, Komite Terpilih Senat Tentang Intelijen juga mengadakan investigasi terhadap campur tangan Rusia dalam pilpres AS 2016. Penyelidikan tersebut bertambah pasca-Trump resmi dilantik menjadi Presiden pada 20 Januari 2019.

Terdapat sekurangnya lima investigasi resmi tentang Rusia dan Pilpres AS 2016 yang dibentuk oleh baik Senat maupun DPR. Baru pada 17 Mei 2019, Departemen Kehakiman, melalui Penjabat Jaksa Agung Rod Rosenstein, menunjuk Robert Mueller sebagai Penasihat Khusus untuk ikut menyelidiki kasus tersebut.

Dalam volume dua “Mueller Report”, diceritakan bahwa pembentukan Panitia Khusus ini didahului dengan pemecatan Direktur FBI James Comey dan dilanjutkan dengan pemecatan Jaksa Agung AS Jeff Sessions.

Pada 27 Januari 2017, Presiden Trump mengundang Direktur FBI James Comey sambil meminta kesetiaan Comey karena FBI sedang menyelidiki kasus keterlibatan Rusia dalam pilpres AS 2016. Dalam pertemuan selanjutnya, Trump meminta agar Comey melepaskan Michael Flynn, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, yang sedang tersangkut investigasi FBI. Tampaknya, Comey belum menentukan sikapnya.

Dalam dengar pendapat dengan Kongres AS pada Maret 2017, Comey menyatakan bahwa  FBI sedang menyelidiki upaya Pemerintah Rusia untuk ikut campur dalam Pilpres AS 2016, termasuk hubungan atau koordinasi antara pemerintah Rusia dan tim kampanye Trump.

Setelah dengar pendapat di Kongres, Trump mengundang Comey untuk bertemu. Dalam pertemuan tersebut, Comey menjanjikan bahwa FBI tidak akan menyelidiki Donald Trump secara pribadi.

Janji Comey di atas diuji saat dengar pendapat dengan Kongres pada 3 Mei 2017 tentang penyelidikan yang sedang dilakukan oleh FBI. Pada saat itu, Comey tidak menjawab ketika ditanya, apakah FBI akan menyelidiki keterlibatan Presiden atau tidak. Artinya, Comey membuka kemungkinan bahwa Trump akan ikut diselidiki.

Tak lama kemudian, pada bulan yang sama, Comey dipecat dari jabatan sebagai Direktur FBI. Gedung Putih menyatakan bahwa pemecatan Comey merupakan hasil rekomendasi independen dari jaksa agung dan wakil jaksa agung. Comey dianggap salah dalam menangani penyelidikan email Hillary Clinton.

Halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11