Dokumen Muller Ancam Donald Trump

Laporan Robert S. Mueller III membatasi penyelidikan hampir dua tahun yang menghasilkan tuduhan terhadap 25 warga negara Rusia dan beberapa rekan dekat Presiden Trump. (Ilustrasi: Los Angeles Times)

Dalam sejarah AS, usaha pemakzulan presiden belum pernah berhasil. Terdapat tiga presiden yang berhadapan dengan proses pemakzulan, yakni Andrew Johnson tahun 1868, Richard Nixon (1974), dan Bill Clinton (1998). Baik Andrew Johnson dan Bill Clinton telah dimakzulkan oleh DPR, tetapi keduanya dibebaskan oleh Senat. Richard Nixon belum sempat diproses untuk dimakzulkan karena mengundurkan diri sebelum pemakzulan DPR dibawa ke Senat.

Sulitnya memakzulkan presiden di AS disebabkan adanya beberapa tahap yang harus dilewati.

Pertama-tama seorang anggota DPR harus meminta proses pemakzulan. Selanjutnya, DPR akan meminta proses pemakzulan dimulai. Ketua DPR akan merujuk proses kepada Komite Kehakiman DPR untuk menentukan apakah terdapat cukup alasan untuk melanjutkan proses pemakzulan. Bila ditemukan cukup bukti, akan dibuat artikel pemakzulan dan akan diadakan voting untuk menentukan apakah akan membawa artikel tersebut dalam sidang DPR.

Kasus pemakzulan kemudian dibahas oleh semua anggota DPR. DPR melakukan voting untuk melakukan pemakzulan. Bila tercapai mayoritas sederhana untuk menggunakan pasal-pasal pemakzulan, pejabat yang didadili dapat dimakzulkan.

Pasal-pasal pemakzulan yang dimaksud terdapat dalam Konstitusi AS, dalam Artikel I Bab 2 Ayat 5, Artikel I Bab 3 Ayat 6-7, dan Artikel II Bab 4. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa yang memiliki kekuatan untuk melakukan pemakzulan adalah DPR. Selain itu, pelaksanaan pemakzulan ada di tangan Senat. Aturan terakhir mengatur siapa yang dapat dimakzulkan dan alasan tindakan pemakzulan oleh DPR dan Senat.

Menurut Konstitusi AS,  yang dapat dimakzulkan adalah Presiden, Wakil Presiden, dan semua pejabat sipil di AS. Pemakzulan dilakukan dengan memberhentikan mereka dari jabatan dan juga dihukum sesuai kejahatan yang dibuat. Alasan yang dapat dikenakan untuk proses pemakzulan adalah pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan berat dan pelanggaran ringan lainnya. Jadi, terdapat empat alasan, tiga alasan cukup jelas sedangkan satu alasan, “pelanggaran ringan lainnya”, butuh interpretasi lebih lanjut.

Setelah DPR sepakat untuk memakzulkan. Artikel pemakzulan perlu dibawa ke Senat. Senat akan memutuskan, apakah seorang pejabat bersalah atau tidak atas dakwaan dalam pasal-pasal pemakzulan. Bila Presiden adalah pejabat yang diadili, Ketua Mahkaman Agung akan memimpin sidang tersebut. Bila dua per tiga dari Senat memutuskan untuk menghukum, pejabat akan dicopot dari jabatan publik.

Halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11