DPRD Dorong Pemprov Bangun Lab IT di SMA/SMK

DIALOG: Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari meminta agar ada pembenahan dalam penyediaan layanan fasilitas pendidikan di Jawa Barat. FOTO: HUMAS SEKRETARIAT DPRD PEMPROV JABAR
DIALOG: Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari meminta agar ada pembenahan dalam penyediaan layanan fasilitas pendidikan di Jawa Barat.FOTO: HUMAS SEKRETARIAT DPRD PEMPROV JABAR

BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mendorong agar Pemerintah Povinsi Jawa Barat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dengan membangun fasilitas pendidikan di setiap SMA/SMK. Khususnya fasilitas laboratorium berbasis IT.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari menyampaikan bahwa bantuan ruangan khusus menjadi kebutuhan yang cukup penting dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan.

“Bantuan ruangan khusus untuk laboratorium yang berbasis IT perlu diperhatikan. Ini untuk kemajuan pendidikan di Jabar pada umumnya,” ucap Ineu saat melakukan kunjungan ke SMA Negeri 1 Cileunyi Bandung  guna meninjau kesiapan penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Jumat (15/3) lalu.

Dia menjelaskan, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD di antaranya untuk pembangunan ruang kelas yang sesuai standar untuk ruangan komputer.

Untuk itu, perlu penyamaan persepsi dengan para stake holder agar pendidikan SMA dan SMK di Jawa Barat dapat lebih baik.

“Perlu sinergitas semua pihak karena pada dasarnya dunia pendidikan ini menjadi tangggung jawab bersama,” jelasnya.

Kondisi SMA dan SMK di Jawa Barat ini, lanjut Ineu, belum merata baik dari fasilitas maupun aksesnya. Hal itu akan terus didorong untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pendidikan.

Apalagi, ketika hendak menghadapi UNBK, setiap sekolah membutuhkan komputer dan siswa diharuskan mahir menggunakannya untuk mengisi jawaban ujian tersebut.

Makanya, pelimpahan SMA dan SMK ke tingkat provinsi ditanggapi secara positif. Dengan kata lain, ke depan, sistem pendidikan di Jawa Barat harus menjadi lebih baik.

“Bahwa ketika SMA dan SMK dilimpahkan ke provinsi sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 justru seharusnya dapat meningkatkan prestasinya. Tentu dengan harapannya dalam hal ini agar sistem pendidikan di Jawa Barat berjalan dengan baik,” tandasnya. (jun)