Enny: Semua Daerah Punya Kekurangan, Tetapi Juga Bisa Tonjolkan Kelebihan

kadinkes soal difteri (3)
Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Enny Suhaeni. FOTO: SAMSUL HUDA/RADAR CIREBON

CIREBON-Persoalan sampah di Kabupaten Cirebon tak pernah tuntas. Hebatnya, Pemerintah Kabupaten Cirebon mendapat predikat Kabupaten Cirebon Sehat dua kali berturut-turut. Tahun ini, tim verifikasi di dua Kementerian RI kembali turun ke Cirebon.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj Enny Suhaeni SKM MKes mengakui, masalah sampah memang masih menjadi problem Kabupaten Cirebon. Tapi, untuk verifikasi Kabupaten Cirebon Sehat masalah sampah bisa ditutupi dengan indikator lainnya.

Tahun ini, ada enam indikator penilaian. Pertama, kehidupan masyarakat mandiri di Padepokan Antigalau Desa Sinarancang Kecamatan Mundu. Kedua, kawasan pemukiman dengan sarana dan prasarana yang sehat ditempatkan di Desa Ciawigajah berkaitan air bersih.

Yang ketiga adalah perkantoran sehat. Sampelnya adalah kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Keempat, soal pariwisata sehat lokasi yang dipilih adalah hutan mangrove di Desa Ambulu, Kecamatan Losari.

Berikutnya, kawasan sosial sehat penyandang cacat di Kecamatan Kaliwedi. Terakhir, indikator ketahanan pangan yang titiknya di Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang. “Kesehatan lingkungan (Kesling) kaitan soal sampah juga masuk. Tapi kan ditutupi dengan enam indikator tadi. Dan enam indikator langsung dari pusat,” kata Enny kepada Radar Cirebon, kemarin (8/10).

Dia meyakini, setiap verifikasi Kabupaten/Kota Sehat itu tidak ada yang betul-betul sempurna. Pasti ada kekurangan. Nah, di balik kekurangan itulah masing-masing daerah akan menonjolkan kelebihannya.

“Saya yakin semua daerah punya kekurangan, tetapi juga punya kesempatan untuk bisa menonjolkan kelebihannya masing-masing,” kata Enny saat dihubungi melalui sambungan selularnya.

Karena itu, kinerja tersebut yang diapresiasi oleh pusat. Dan tim verifikasi dari Kementerian Kesehatan serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI tanggal 11 Oktober 2019, turun ke lapangan di enam titik tersebut.

“Penilaian yang dilakukan selama dua tahun sekali itu, kita sudah mendapatkan predikat witarsa untuk yang ketiga kalinya. Dan tahun ini, penilaiannya sedikit berbeda. Jika dua tahun lalu ada 8 indikator. Sedangkan tahun ini, dua indikator lainnya seperti hutan sehat dan pertambangan sehat dialihkan ke provinsi. “Sehingga, tahun ini kita hanya mengikuti enam indikator,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Sosial dan Budaya Badan Pengembangan Penelitian Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon, Agung Gumilang menyampaikan, berdasarkan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat itu menyebutkan, setiap daerah dapat memilih, menetapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka untuk memenuhi indikator tersebut.

Dengan demikian, indikator yang dimuat dalam pedoman ini merupakan daftar pilihan yang dapat dipilih oleh forum bersama-sama dengan pemerintah daerah dan sektor terkait. “Persampahan masuk di dalam indikator. Tapi tidak hanya satu aspek saja yang jadi penilaian. Melainkan dari berbagai aspek,” singkatnya. (sam)

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait