Format Cirebon Satu Data Mengacu SIPD Kemendagri

Aktivitas di command center DKIS, belum lama ini. Pemerintah Kota Cirebon akan membuat perda mengenai Cirebon Smart City.FOTO: OKRI RIYANA/RADAR CIREBON

CIREBON–Sejumlah kepala dinas meragukan validitas data yang disajikan di Cirebon Satu Data (CSD). Padahal, website ini digadang-gadang bakal jadi sentral dari beragam data yang dihasilan satuan kerja perangkat darah.

Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian DKIS Kota Cirebon TM Maulana Yusuf menekankan, format data yang di unggah pada portal CSD mengacu pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) milik Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dia mengulang untuk menyampaikan, bahwa membangun CSD memerlukan komitmen dan dukungan semua pihak. Ada banyak langkah yang telah dilakukan untuk penyempurnaan CSD. Seperti, pembentukan forum satu data dan kesekretariatan forum satu data melalui Surat Keputusan Wali Kota Cirebon No 134.05/Kep.408-DKIS/2017 tertanggal 27 Oktober 2017.

Di dalamnya beranggotakan seluruh kepala perangkat daerah, instansi vertikal dan perguruan tinggi yang ada di Kota Cirebon. Dikatakan, forum satu data secara rutin melakukan rapat koordinasi dan evaluasi terkait pelaksanaan CSD per semester. Membahas mengenai persiapan data yang dibutuhkan dan tata cara unggah data tersebut ke portal CSD.

Menindaklanjuti terbitnya Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, kesekretariatan forum satu data akan berada di BP4D Kota Cirebon. DKIS sendiri, akan menjadi walidata yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan data.

“Dalam Perpres tersebut juga disebutkan bahwa penyelenggara satu data Indonesia tingkat daerah terdiri dari pembina data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, walidata pendukung, dan  produsen data tingkat daerah,” kata Maulana, kepada Radar Cirebon, Jumat (20/9).

Pembina data tingkat daerah adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik yaitu BPS provinsi atau kabupaten dan kota. Walidata tingkat daerah dilaksanakan oleh instansi daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan data yaitu DKIS.

Walidata pendukung yaitu instansi daerah yang membantu walidata tingkat daerah. Sedangkan produsen data tingkat daerah adalah instansi daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Untuk memperkuat penyelenggaraan Cirebon Satu Data, saat ini sedang dilakukan  penyusunan naskah akademik peraturan daerah (Perda) tentang Cirebon Smart City. Cirebon Satu Data menjadi bagian dari program Cirebon Smart City itu sendiri,” ungkap Maulana.

Beragam alasan disampaikan SKPD yang belum mengunggah data di Cirebon Satu Data. Seperti tidak mempunyai data ril di lapangan, hingga merasa diperlukan tim khusus agar data yang dihasilkan akurat. CSD bisa diakses dan di tinjau melalui alamat website dengan kata kunci; Cirebon Satu Data. Sedikitnya ada 33 SKPD dan 32 Non SKPD yang seharusnya melampirkan dan memperbaharui informasi secara berkala. Namun belum semua patuh. Bahkan ada yang sama sekali tidak pernah mengunggah.

Dari 33 SKPD, ranking paling atas atau paling banyak informasi yang dilampirkan adalah Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (DP2KP) Kota Cirebon. Total ada 107 data yang sudah diunggah. Berbanding terbalik. Ada dua SKDP yang datanya masih kosong. Dengan keterangan: Data Set Tidak Ditemukan. Kedua SKPD tersebut adalah Inspektorat dan Kepala Daerah (KDH). Sementara untuk dinas, ranking dua terendah yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub). (ade)

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait