Harga Garam Anjlok, Pemerintah Jangan Impor!

Harga-Garam-Anjlok,-Desak-Pemerintah-Pusat-Turun-Tangan1
TIDAK TERSERAP: Produksi garam rakyat di wilayah Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, melimpah. Petani mendesak pemerintah pusat turun tangan agar harga garam tidak anjlok. FOTO: KHOLIL IBRAHIM/RADAR INDRAMAYU

INDRAMAYU – Petani garam di wilayah pesisir pantura Kabupaten Indramayu kecewa menyikapi anjloknya harga garam yang mencapai Rp 300/kilogram (kg). Mereka mendesak pemerintah pusat melalui kementerian terkait turun tangan dengan lebih mengutamakan garam rakyat ketimbang impor garam.

Petani juga meminta ada regulasi yang mengatur batasan minimal harga. Sehingga petani tidak begitu sengsara ketika harga garam merosot.

“Harus ada standarisasi harga garam oleh pemerintah. Kemudian prioritaskan garam rakyat, jangan yang impor,” tegas Ketua Koperasi Produksi Garam Santing Sari Mandiri Kecamatan Losarang, Ali Mustadi kepada Radar, Selasa (20/8).

Dia membenarkan, saat ini bersamaan dengan datangnya musim panen garam harganya lagi terjun bebas. “Di tingkat petani mencapai Rp 300 sekilo. Parahnya, meski harga murah, produksi garam rakyat tidak bisa terserap pasar,” kata Ali.

Padahal, lanjutnya, pemerintah pusat melalui kementerian yang berwenang sudah berjanji mengakomodir melalui badan usaha negara maupun pihak ketiga yakni industri maupun para importir untuk menyerap garam rakyat. “Tapi sampai sekarang belum terwujud. Garam menumpuk di gudang, tidak muat diler ke jalan saking melimpahnya,” ungkapnya.

Ali Mustadi menegaskan, petani garam lokal tidak anti impor. Asalkan peredarannya hanya diperuntukan untuk industri serta kebutuhannya menyesuaikan. Sebab bukan rahasia umum, kuota garam impor terkadang melebihi kebutuhan riil serta peredarannya bocor sampai ke wilayah sentra garam.

Untuk wilayah Kecamatan Losarang yang memiliki lahan seluas 1.500 hektare, kata Ali, produksi garam rakyat yang dihasilkan melimpah ruah. Setiap hektare mampu memproduksi garam mencapai 100 ton per musim.

Petani garam lainnya, Darman sepakat, agar pemerintah melakukan standarisasi harga. Dengan demikian, petani garam bisa memiliki margin yang layak dan termotivasi untuk memproduksi garam yang berkualitas.

Menurutnya, harga patokan garam yang dinilai layak adalah Rp 700 per kilogram di tingkat petani. “Harga segitu menurut kami manusiawi. Karena kalau barang lagi langka harga garam bisa tembus Rp 3.500 sekilo. Itu seperti kejadian tahun 2016 lalu,” katanya. (kho)

Berita Terkait