Honor Ditunda, Honorer Demo Korwil Pabuaran

TUNTUT PENCAIRAN: Puluhan guru honorer melakukan aksi unjuk rasa di kantor Korwil Kecamatan Pabuaran, menuntut pencairan honor pengawas ruang yang sudah tertunda sejak akhir April lalu. FOTO: ANDRI WIGUNA/RADAR CIREBON
TUNTUT PENCAIRAN: Puluhan guru honorer melakukan aksi unjuk rasa di kantor Korwil Kecamatan Pabuaran, menuntut pencairan honor pengawas ruang yang sudah tertunda sejak akhir April lalu.FOTO: ANDRI WIGUNA/RADAR CIREBON

CIREBON– Suasana tegang mewarnai aksi unjuk rasa puluhan guru honorer se-Kecamatan Pabuaran di kantor Korwil Dinas Pendidikan, Kecamatan Pabuaran, Jumat (17/5).

Puluhan guru honorer itu, menggelar aksi menuntut pencairan honor pengawas ujian yang tertahan di Korwil Pabuaran.

Dengan membawa spanduk besar dan kertas bertuliskan tuntutan agar honor tersebut segera dicairkan. Pasalnya, di wilayah lainnya di Kabupaten Cirebon sudah dicairkan dan hanya tinggal untuk honorer di Pabuaran saja yang terkesan ditahan.

“Di sini kami menuntut pencairan honor yang merupakan hak kami. Dari 40 kecamatan, hanya Pabuaran saja yang belum dibayarkan. Kami aksi karena cara-cara komunikasi maupun mediasi dengan Korwil tidak membantu.

Bahkan, sampai kemarin belum ada tanda-tanda akan dicairkan sampai akhirnya kita putuskan hari ini (kemarin, red) kita turun aksi,” ujar Koordinator Aksi, Andri Haruman saat ditemui Radar Cirebon, (17/5).

Ditambahkannya, ada sekitar 48 guru honorer yang saat ini menuntut pencairan honor. Honor tersebut menurut Andri, besarannya sekitar Rp225 ribu perorang, sehingga jika dikalikan 48 honorer sekitar Rp10 juta lebih.

“Honor itu dikirim dari kabupaten 27 April, wilayah lain sudah dibagikan dari mulai akhir April sampai awal Mei. Pabuaran sudah negosiasi dari mulai tanggal 9, tanggal 13 juga kita gagal.

Kita sudah buntu dan tidak ada solusi lain. Korwil tidak mau menandatangani specimen pencairan dengan berbagai hal,” imbuhnya.

Akibat keterlambatan pencairan, berpotensi pada tumpang tindihnya honor karena pencairan tahap kedua honor pengawas ruang akan segera dicairkan.

Karena jika tidak dicairkan tahap 1 sampai bulan Mei, kemungkinan  Kecamatan Pabuaran akan dicoret dari list, sehingga selamanya tidak menerima honor pengawas ruang.

“Alhamdulillah tadi sudah ada niat korwil untuk membuat dan menandatangani specimen. Awalnya cukup alot, tapi yang penting ada niat baik terlebih dahulu,” jelasnya.

Sementara itu, Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Pabuaran, Suteni SPd SD MPd menolak disebut menahan ataupun sengaja menunda honor puluhan guru tersebut.

Masalah itu justru muncul karena adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang membuat dia harus berhati-hati. Karena khawatir akan masalah hukum yang bisa saja muncul di kemudian hari.

“Saya tidak ada niat untuk menahan atau menunda. Bahkan niatan untuk mempersulit. Kalau saya ada dana, saya akan talangi dulu. Saya datang ke Pabuaran dengan tujuan baik.

Ingin membangun anak bangsa. Karena prinsip saya, di mana saja saya bertugas, meskipun saya bukan orang Pabuaran, Insya Allah keputusan yang saya ambil itu untuk kebaikan,” jelasnya.

Dikatakannya, terkait masalah tersebut, ia kemudian berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, karena sebagai korwil ia merupakan kepanjangan tangan dinas supaya persoalan ini cepat selesai.

Dasar hukum dia melakukan penundaan tersebut, karena ia tidak bisa sesegera mungkin melakukan itu tanpa ada kewenangan dari dinas.

“Saya dapat surat instruksi dari dinas agar melakukan pencairan. Tapi di situ ditulis se-Kabupaten Cirebon. Tapi itu kan bahasanya umum.

Saya langsung bikin surat balasan yang meminta ada surat khusus atau instruksi khusus, lebih spesifik, surat itu yang nantinya jadi pedoman saya mencairkan. Karena situasinya saat ini berbeda di Pabuaran,” bebernya.

Terkait tuntutan yang diminta para honorer, Suteni mengklaim akan memenuhi tuntutan tersebut dan hari ini (kemarin, red) langsung membuat dan menandatangani specimen dan langsung mencairkan honor tersebut ke bank.

“Hari ini (kemarin, red) akan saya lakukan pencairan. Tapi persoalan hukum terkait pemalsuan tanda tangan ini akan tetap saya proses secara hukum,” ungkapnya. (dri)

Berita Terkait