Imron Setuju Pemekaran WTC

Bupati Cirebon Imron Rosyadi .FOTO: ILMI YANFA’UNNAS/RADAR CIREBON

CIREBON – Wacana pemekaran Wilayah Cirebon Timur (WTC) kembali mengemuka. Wilayah tersebut masuk sebagai Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat.

Sayangnya, usulan Daerah Otonom Baru (DOB) itu terbentur moratorium pemerintah. Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg mengaku setuju dengan wacana pemekaran wilayah Cirebon Timur sebagai DOB. Apalagi, usulan itu sesuai RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang enam DOB yang salah satunya ialah wilayah Timur Cirebon.

Hanya saja, butuh kajian matang, agar pemekaran benar-benar bukan karena ambisi dari kepentingan elit politik yang ada di wilayah tersebut. “Jadi harus ada kajian dulu, tidak langsung pemekaran. Kalau semua sektor dinilai siap, ya lebih baik lebih cepat,” ujar Imron, saat ditemui diruang kerjanya, kemarin (9/10).

Menurutnya, dengan luas wilayah Kabupaten Cirebon yang meliputi 40 kecamatan memang terlalu luas jika dibanding daerah lain di Jawa Barat. Jika Kabupaten Cirebon dimekarkan menjadi dua daerah, maka setiap wilayah terdapat 20 kecamatan. “Cakupan wilayah seperti itu pastinya lebih ideal juga dibanding sekarang yang sangat luas,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sementara, Rudiana SE juga ikut mengamini jika WTC dilakukan pemekaran menjadi Kabupaten baru.

“Kalau tujuannya untuk pemerataan pembangunan di WTC dan kajiannya memungkinkan untuk kebaikan Cirebon Timur ya tidak masalah. Tapi kalau hanya sebatas kepentingan politik segelintir orang atau kelompok tertentu ya kita harapkan jangan. Kasihan, nanti yang dikorbankan masyarakat lagi,” paparnya.

Dia menyampaikan, jika tujuannya untuk mempermudah pelayanan, sebenarnya sangat gampang. Tidak perlu untuk mekar pun bisa. Sebab sekarang untuk pelayanan administrasi kependudukan sudah bisa dilakukan di kecamatan-kecamatan dan secara online.

Di Cirebon Timur juga sudah ada Samsat. Karena itu, harus dilihat dulu tujuan mekarnya itu apa? Kalau memang harus dimekarkan karena tujuannya untuk lebih menyejahterakan masyarakat di wilayah tersebut, tidak masalah.

“Tetapi ya perlu kajian-kajian, jangan hanya sebatas kita ingin pecah, jangan ikut-ikutan daerah lain karena sudah banyak kita lihat, pemekaran itu banyak yang gagal. Kasihan nanti masyarakatnya, karena kepentingan orang-orang yang punya ambisi politik pemekaran dipaksakan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Rudiana menjelaskan,  kesiapan administrasi dan segala-galanya harus dipikirkan, ketika benar-benar ingin dimekarkan. Termasuk untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, meskipun di WTC banyak industri.

Namun, untuk zona atau kawasan perkantorannya sendiri, masih belum tersedia dan belum memungkinkan. “Seperti tata letak pemerintahannya di mana? Harus disiapkan juga kesiapan infrastrukturnya, dan juga SDM-nya. Artinya, kajian ini harus secara komprehensif. Sebab, akan memengaruhi daerah induk,” tandasnya. (sam/via)

[adrotate banner="13"]

Berita Terkait